Temuan BPK Bisa Jadi Pintu Masuk Penyidik Usut Belanja Sewa Jaringan Internet Puslatbang KMP LAN Makassar

0
226

MAKASSAR — Aktivis antikorupsi mendesak penyidik segera mengusut ketidakberesan proyek belanja sewa jaringan Internet pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Andimistrasi Negara (Puslatbang KMP LAN) Makassar tahun 2021 yang dinilai bermasalah. Temuan BPK dapat menjadi pintu masuk menangani kasus tersebut.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan ibarat undangan bagi penyidik untuk memulai penyelidikan terhadap berbagai ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara.

Aktivis antikorupsi, Sofyan kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (27/6/2023) mengungkapkan, dugaan adanya konspirasi juga tercium dalam proyek belanja sewa jaringan Internet pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Andimistrasi Negara (Puslatbang KMP LAN) Makassar ini. Selain tidak terdapat hasil kajian/kertas kerja penyusunan analisis kebutuhan penambahan bandwidth juga PPK tidak membuat kajian/kertas kerja analisis kebutuhan kenaikan kontrak dari sebelumnya 50 MBps-Fiber Optic di Tahun 2020 menjadi 120 MBps di Tahun 2021. Kenaikan sewa tersebut hanya berdasarkan adanya keluhan dari peserta diklat dan pegawai terkait lambatnya jaringan internet.

Diketahui, pengadaan jaringan internet ini dilaksanakan oleh PT Hipernet Indodata pada Tahun 2021 tidak menyusun laporan instalasi jaringan. Pengadaan sewa jaringan internet Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Puslatbang KMP Makassar dilakukan oleh penyedia yang sama yaitu PT Hipernet Indodata.

Pada Tahun 2020 PT Hipernet Indodata sebagai penyedia sewa jaringan internet telah menyusun laporan instalasi jaringan yang menjelaskan work order yang berisi aktivasi jaringan sewa internasional 50 MBps beserta hasil uji kecepatan bandwidth.

Namun untuk Tahun 2021 PT Hipernet Indodata tidak menyusun laporan instalasi jaringan dimaksud sehingga tidak dapat diketahui kapan aktivasi jaringan sewa internasional 120 MBps beserta hasil uji kecepatan bandwidth.

Hasil audit BPK, tata-rata pemakaian bandwidth pada tahun 2021 di bawah 50 MBps. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan PRTG dari penyedia yang digunakan untuk memonitor jaringan terutama penggunaan bandwidth, diketahui bahwa rata-rata pemakaian bandwidth pada tahun 2021 di bawah 50 MBps, dengan pemakaian tertinggi antara 42.716 MBps s.d. 118,741 MBp.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan pada Belanja Sewa Jaringan Internet pada Puslatbang KMP
Makassar.

Menurut Sofyan, pemborosan belanja sewa jaringan internet tersebut bukanlah faktor kelalaian semata. Ia menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan dalam kasus tersebut. “Kuat dugaan ini faktor disengaja,” kata dia.

Sofyan menuturkan, temuan ini telah menjadi konsumsi publik. Karenanya, kata dia, temuan BPK dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar dugaan kejahatan dalam proyek sewa jaringan internet itu. “Di antaranya, penyidikan mengapa terjadi pemborosan pada belanja sewa jaringan menjadi penting dilakukan untuk memastikan motifnya sehingga terjadi pemborosan bayar,” katanya.

Ditegaskannya, pemborosan itu merupakan masalah serius dan sudah menjadi konsumsi publik. “Peran penegak hukum sangat penting. Apalagi ini menyangkut anggaran negara. Potensi dugaan korupsinya perlu diusut jangan sampai ada,” tambah Sofyan.

Sementara itu, Kepala Puslatbang KMP Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here