Nahhhh…. Kejaksaan Tinggi Diminta Usut Realisasi Belanja Bantuan Dana Hibah Dinas Pertanian Maros Usai Jadi Temuan BPK

0
135

MAKASSAR — Reaksi sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros terus memantik sorotan dan kritikan keras. Kali ini, muncul desakan agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar diminta mengusut realisasi sejumlah proyek pada Dinas Pertanian Maros.

Dikatakan oleh Mulyadi SH, salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (14/4/2023) bahwa salah satu yang patut diusut adalah terkait realisasi belanja bantuan dana hibah kepada masyarakat usai menjadi temuan adanya kesalahan penganggaran dari hasil audit BPK pada tahun 2021.

Karena itu, Mulyadi berharap aparat penegak hukum untuk masuk mengusut bantuan belanja dana hibah tersebut yang terindikasi bermasalah dari awal. “Kami berharap Kejaksaan Tinggi segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pertanian Maros sebagai pengguna anggaran, usut tuntas temuan BPK tersebut,”ujarnya.

Mulyadi mengungkapkan, indikasi adanya permasalahan pada kegiatan bantuan belanja dana hibah di Kabupaten Maros bukan hanya disinyalir terjadinya dugaan penyimpangan administrasi akan tetapi kejaksaan diminta mengusut adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari kegiatan program tersebut karena temuan BPK terjadinya kesalahan penganggaran menunjukan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Dinas Pertanian tidak becus.

“Dari sudut pandang dan kacamata kami, sangat jelas temuan BPK tersebut telah mengarah pada adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Kesalahan penganggaran bukti tejadinya penyimpangan administrasi yang patut diusut oleh aparat penegak hukum,”tandasnya.

Mulyadi meminta, perlu ada langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti temuan BPK tersebut, rekomendasi perbaikan administrasi tidak membatasi persoalan ini bisa saja masuk ke ranah hukum, tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum nantinya. “Namun dari kami mendesak Kejaksaan Tinggi di Makassar memberi atensi persoalan ini sehingga pengelolaan anggaran keuangan negara di Kabupaten Maros kedepan agar lebih tertata dengan baik lagi,”tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut sejak pekan lalu melalui surat permintaan konfirmasi, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here