MAKASSAR— Aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH mendesak Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros buntut temuan Badan Pemerisa Keuangan (BPK) adanya kesalahan penganggaran pada tahun 2021.
Pemanggilan dan pemeriksaan kepala dinas perikanan selaku pengguna anggaran dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Pemerisaan (LHP) BPK yang disinyalir atau terindikasi adanya penyimpangan administrasi dan ketidak patuhan pengelolaan anggaran keuangan negara.
“Manurut kami, sangat penting Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pertanian untuk menindak lanjuti temuan BPK,” kata Mulyadi SH, kepada celebesnews.co.id pada Jumat (14/4/2023) siang.
Selain itu, kata Mulyadi, anggaran belanja bantuan dana hibah kepada pihak ketiga atau masyarakat yang menjadi temuan BPK, patut diusut lebih lanjut termasuk apakah telah sesuai ketentuan bagi penerima bantuan program tersebut. “Karena dari awal penganggaran belanja kegiatan ini disinyalir sudah bermasalah dan jadi temuan BPK, maka harus diusut secara keseluruhan, sampai penerima bantuan program ini apakah juga sudah benar dan tepat sasaran,”ujarnya.
Karena itu, dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan, Polda maupun Kejaksaan Tinggi diharapkan turut memanggil semua pihak-pihak terkait. “Kami dari lembaga antikorupsi akan terus mengawal dan memantau persoalan ini, bukan tidak mungkin kedepan kami akan yang akan membawa temuan BPK ini masuk ke ranah hukum, kita liat saja pekermbangannya, mudah-mudahan aparat penegak hukum segera masuk mengusut persoalan ini,”tandasnya. (cn)
