MAKASSAR — Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tahun 2024 diproyeksi Rp1,694 Triliun.
Rinciannya, pinjaman jangka panjang Rp513 Miliar, utang pihak ketiga Rp662 Miliar, utang TPP ASN bulan Desember 2023 senilai Rp74 Miliar
Jika dibandingkan dengan kondisi utang pemprov Sulsel saat ini, maka proyeksi utang tahun depan jauh lebih parah.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 45.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta LHP oputune kas dalam rangka berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel 2018-2023 nomor 700.04/4916/A1/ITPROV tanggal 4 Oktober 2023 mengungkap adanya total utang yang merupakan kewajiban Pemprov Sulsel sebesar Rp1.456.277.015.159,40.
Dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2023, Pemprov akan berupaya menyelesaikan utang. Namun ditegaskan bahwa masih ada Rp445 Miliar yang tidak akan terbayarkan.
Penjabat Gubernur Sulsel membatasi kegiatan pemerintah provinsi Sulsel demi bayar utang.
Kondisi keuangan Pemprov saat ini kata dia tengah defisit Rp1,5 Triliun.
Hal ini ungkap Bahtiar, tidak terlepas dari perencanaan keuangan yang keliru selama bertahun-tahun. Pemprov menganggarkan uang lebih besar dibandingkan dengan uang yang tersedia.
“Program lama itu perencanaan di langit, uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp10,1 Triliun yah defisit
Rp1,5. Artinya aslinya uangmu hanya 8,5 kan itu berarti Rp1,5 tidak ada duitnya,” ucap Bahtiar.
Salah satunya lagi adalah dana bagi hasil kabupaten/kota yang belum dibayarkan. Belum lagi temuan BPK soal DBH tahun lalu.
“Defisit karena DBH ada uangnya kabupaten/kota yang Rp850 miliar belum dibayarkan, temuan BPK tahun lalu soal DBH juga belum dibayarkan,” jelasnya.
Olehnya itu lanjut Bahtiar, cara menyelamatkan pemerintahan adalah dengan menghentikan semua program.
“Anak-anak tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada hutang,“ ujarnya.
Bahtiar membatasi program hingga Desember 2023 mendatang.
“Seluruh kegiatan di provinsi Sulsel hari ini, kita puasa sampai Desember. Kenapa puasa, karena kita tidak ada uang. Pantas sajalah kenapa selama ini diskusinya dengan DPRD menjadi seperti tidak serius. Saya memahami, dan kenapa selama ini DPRD Sulsel sering marah-marah. Karena ada sesuatu yang disembunyikan,” jelasnya.
Ibaratnya kata dia, Pemprov adalah kapal yang sedang berlayar tapi mau tenggelam. Hanya dua pilihan , membiarkan tenggelam atau melakukan upaya penyelematan.
“Ibaratnya kapal, saya hari ini memimpin nahkoda kapal yang sedang berlayar. Ini kapal Sulsel yang saya bawa ini sudah mau tenggelam. Pilihannya dua, saya biarkan tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan. Sebagai orang Bugis Makassar. Ketika saya mengambil tugas pj gubernur, saya tidak lari dari tanggung jawab. Maka saya ambil upaya penyelematan. Rem mendadak,” pungkas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini. (fjr)
