MAKASSAR — Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dipercayai pemerintah Kabupaten Pangkep kepada kontraktor masih saja terdapat penyedia jasa yang nakal. Hal itu diduga dikarenakan lemahnya pengawasan konsultan pada saat pelaksanaan kegiatan.
Salah satu di antaranya adalah proyek pembangunan lanjutan jalan kampung Lambiri Japing-Japing Selatan di Kelurahan Bontolangkasa Kabupaten Pangkep terdapat kejanggalan yang tampak adalah adanya indikasi pengurangan volume pekerjaan yang berdampak terhadap kualitas dan mutu pekerjaan.
“Konsultan itu sudah dibayar untuk pengawasan, yang notabenenya memakai anggaran APBD, jadi mereka harus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kontrak. Nah, kalau seperti di proyek ini, apa kerja konsultan itu, kami akan minta Kejaksaan dan Kepolisian dalami kerja konsultan ini, kok tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, coba liat kualitas pekerjaan di lapangan,” tegas Mulyadi SH kembali kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (31/5/2023).
Seharunya, kata Mulyadi, ketika pihak kontraktor sedang melakukan kecurangan dalam sesuatu kegiatan, jangan seakan-akan konsultan itu tutup mata, apa memang mereka dapat fee dari kontraktor, sampai tidak berani tegas.
“Kalau memang konsultan selalu diam ketika kontraktor melakukan kecurangan, saya menduga ada permainan kongkalikong antara konsultan dan pemborong. Dengan itu kami meminta kepada Kejaksaan dan Polres Pangkep agar memeriksa konsultan ini, “tandasnya.
Sementara itu, terpisah, Lurah Bontolangkasa di Kabupaten Pangkep berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan tersebut hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban.
Demikian pula Ketua Pokmas Kelurahan Bontongkasa, diduga sebagai pelaksana proyek tersebut berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi hingga berita diturunkan tidak memberikan respon dan jawaban. (cn)
