MAKASSAR —- Nah, kini muncul desakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diminta mengambil alih kasus hukum pengadaan mobul truk sampah di Kabupaten Gowa. Hal itu karena dikhawatirkan penanganan kasus oleh Kejari Gowa justru akan melindungi oknum tertentu serta tidak menyeret semua pihak-pihak terkait ke proses hukum.
“Kami dari aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera mengambil alih penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa terkait proyek pengadaan mobil truk sampah,” ujar Sofyan, salah satu aktivis LSM dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan kepada celebesnews.co.id pada, Sabtu (21/5/2023).
Dikatakan oleh Sofyan, berkaca pada proses hukum yang tengah berjalan pada perkara pengadaan truk sampah ini semestinya semua pihak-pihak terkait didudukan dalam proses sidang. Termasuk oleh para kepala desa yang menerima fee dari rekanan proyek tersebut.
Bukan tidak mungkin, kasus yang sebenarnya sudah terang benderang masuk pada ranah pidana dan memenuhi unsur Pasal dalam UU Tipikor malah tidak menghadirkan para kepala desa sebagai penerima fee dalam proyek tersebut. “Nah, kami mendesak Kejaksaan Tinggi mengambil alih kasus hukum proyek ini, ada apa para kepala desa ini tidak turut didudukan dalam proses persidangan di pengadilan tipikor, padahal unsur perbuatan tindak pidana korupsinya sudah jelas menerima gratifikasi, sessa jaki….”tuturnya.
Kasus pengadaan truk sampah di Kabupaten Gowa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) membuat banyak spekulasi didalam benak masyarakat.
Sejumlah aktivis LSM mempertanyakan kasus tersebut. sehingga menimbulkan banyak tafsir bermunculan. Ada apa para kepala desa yang telah melakukan pengembalian kerugian negara dalam proyek ini tidak tersentuh proses hukum. (cn)
