MAKASSAR — Proyek pembangunan gedung Perawatan TBC Paru BBKPM Makassar terus mendapat kritikan dan sorotan, kali ini turut memantik reaksi Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan) RI. Mengalir dukungan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar melakukan evaluasi kepada Kepala Balai Paru Makassar selaku kuasa pengguna anggaran.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkan RI, Dedi Setiadi kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (3/1/2023) mengungkapkan, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada awal tahun, namun mengalami keterlambatan penyelesaian menjadi indikasi kinerja Kepala Balai Paru Makassar patut dipertanyakan.
“Ini kan negara sudah menyiapkan anggaran terbilang cukup besar untuk pembangunan gedung pelayanan kesehatan tersebut, justru sampai akhir tahun 2022 belum rampung. Nah, ada indikasi kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen tidak cermat dalam melakukan pengawasan terhadap kontraktor pelaksana pekerjaan, ini yang kami soroti dan meminta Kemenkes melakukan evaluasi terhadap Kepala Balai Paru Makassar bila tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik,”paparnya.
Bukan hanya itu, kata Dedi, akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung perawatan tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta masuk mengusut proyek ini. “APH bisa masuk meski proyek ini belum selesai, justru adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini apakah sudah addendum, atau justru muncul persoalan administrasi lainnya, ini bisa menjadi ranah APH,”tuturnya.
Diketahui proyek pembangunan gedung perawatan paru Makassar ini memantik reaksi aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan. Beberapa dugaan persoalan yang ada menjadi sorotan, termasuk kritikan awal proses tender dan perusahaan pemenang proyek ini disoroti oleh sejumlah aktivis antikorupsi.
Terpisah, Kepala Balai Paru BBKPM Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id secara resmi melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi tidak memberikan jawaban dan tangggapan. (cn)
