FOTO : Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Miskin, Muhammad Tawakkal
MAKASSAR — Aktivis LSM Gerakan Rakyat Miskin, Muhammad Tawakkal siap mengawal proyek pekerjaan penanganan longsoran ruas jalan BTS Kota Maros-BTS Kabupaten Bone tahun anggaran 2021 mendampingi sejumlah aktivis antikorupsi melaporkan proyek tersebut masuk Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Penegasan tersebut disampaikan Muhammad Tawakkal kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (3/1/2023).
Keinginan sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi mendapat respon positif, justru ini dinilai adalah momentum tepat awal tahun untuk melaporkan rekanan kontraktor dan kuasa pengguna anggaran serta pejabat pembuat komitmen dan konsultan proyek tersebut.
“Kami dari Aktivis LSM Gerakan Rakyat Miskin siap bersama-sama mengawal dan mendampingi teman-teman pegiat antikorupsi melaporkan proyek ini masuk ke ranah hukum. Kami siap bangun koalisi dalam melaporkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut sesuai hasil investigasi dan data-data dari teman pegiat dan aktivis antikorupsi,”bebernya.
LSM Gerakan Rakyat Miskin selama ini diketahui cukup konsen melakukan monitoring dan pengawasan terhadap sejumlah kasus-kasus dugaan korupsi. Beberapa basil investasi dan temuan kegiatan proyek pemerintah yang diduga sarat masalah dan terindikasi adanya perbuatan tindak pidana korupsi dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, terkait pekerjaan proyek penanganan longsoran ruas jalan BTS Kota Maros-BTS Kabupaten Bone tahun anggaran 2021 dirinya memberi respon positif bila rekan-rekan pegiat dan aktivis antikorupsi mendorong proyek tersebut masuk ke ranah hukum.
Indikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukum terhadap proyek tersebut patut diusut, demikian pula dengan adanya indikasi dan potensi kerugian negara menjadi ranah aparat penegak hukum nantinya mengusut proyek tersebut usai dilaporkan.
“Kami siap bersama-sama membangun koalisi menggolkan proyek ini hingga sampai ke meja hijau, dan mendudukan semua pihak-pihak terkait dalam persidangan nantinya,”tandasnya.
Terpisah, Mulyadi SH, salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi merespon positif dukungan sejumlah aktivis melaporan proyek ini dalam waktu dekat masuk ke Kejaksaan Tinggi Sulsel. “Kami selalu membuka ruang bersama teman-teman aktivis dalam mengawal dan melaporkan proyek-proyek pemerintah ke aparat penegak hukum, termasuik untuk proyek di Kabupaten Maros-Bone ini,”tuturnya.
Mulyadi menambahkan, dirinya memastikan akan melaporkan rekanan kontraktor bersama konsultan dan kuasa pengguna anggaran beserta pejabat pembuat komitmen proyek ini terkait hasil investigasi dan dokumentasi yang mereka sudah ada. “Nanti dihadapan penyidik kami akan buka semua data-data hasil investasi dan dokumentasi pekerjaan proyek ini sebagai pintu masuk penyidik kejaksaan melakukan penyelidikan,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala Satker Pelaksaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan pernah dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id secara resmi melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi tidak memberikan jawaban dan tanggapan. (cn).