MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diminta membidik proyek pembangunan gedung Perawatan TBC Paru BBKPM Makassar. Proyek ini menjadi sorotan aktivis pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan karena diduga bermasalah sejak awal proses tender hingga dimenangkan oleh perusahaan pemenang tender saat ini.
Proyek menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut harus menelan pil pahit karena sampai pada akhir Desember 2022 belum selesai. Akibatnya, harapan masyarakat dapat memanfaatkan gedung sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tertunda.
Mulyadi SH, salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan kepada celebesnews.co.id pada, Senin (2/1/2023) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan evaluasi kepada Kepala Balai Baru BBKPM Makassar untuk tidak lalai dan cermat dalam melakukan pengawasan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut di Makassar berdasarkan kontrak.
“Kami meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi kepada Kepala Balai Paru Makassar. Proyek pembangunan gedung yang semestinya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat justru tidak rampung-rampung sampai akhir tahun 2022,’tandasnya.
Belum lagi, kata dia, perusahaan pemanang tender atau pelaksana pekerjaan proyek ini turut mendapat kritikan dan sorotan karena tidak bisa melaksanakan atau menjalankan pekerjaan sesuai kontrak.
Oleh karena itu, proyek gagal rampung akhir tahun 2022 lalu tersebut patut mendapat atensi aparat penegak hukum.” Kasi rasa APH bisa masuk mengusut penyebab gagal rampung tersebut, sekaligus mengusut kualitas dan mutu bangunan,”terangnya.
Terpisah, Kepala Balai Paru BBKPM Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id secara resmi melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi tidak memberikan jawaban dan tangggapan. (cn)
