JENEPONTO — Bantuan hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana anggaran Rp 6,3 milliar dengan pemenang tender CV Hijrah Mandiri, pelaksanaannya disinyalir terjadi penyimpangan dan bermasalah. Kualitas dan mutu pekerjaan dipertanyakan, proyek ini justru mulai mengalami keretakan pada beberapa bagian sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Berdasarkan hasil pantauan Aktivis Jeneponto, Edy Subarga kepada media, pada Kamis (28/12/2022) mengatakan bahwa, pada awal proses pekerjaan pondasi sumuran untuk abutmen tampak galian sumuran terdapat banyak air yang diduga bercampur dan mempengaruhi kualitas beton dinding sumuran.
Kemudian di awal sampai akhir pekerjaan juga ia mendapati adanya dugaan pemborosan anggaran khusus untuk Keselamatan Kerja seperti Upah petugas K3, atribut dan Rambu-rambu yang diduga anggarannya sekitar 30 juta. Jika diliat dari kondisi jembatan sekarang ini, diduga masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan dan itu tidak termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan.
Disisi lain warga inisial DT yang enggan disebut namanya secara lengkap kepada media dengan gamblang mengungkap beberapa fakta terkait pekerjaan di lapangan bahwa banyaknya keretakan di bangunan pendukung jembatan diduga akibat tidak profesionalnya pelaksana dan pengawas pekerjaan.
“Keretakan dan merosotnya bagian pendukung bangunan jembatan ini diduga akan berpotensi menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Pekerjaan pemadatan dan kualitas beton yang diduga pelaksanaannya tidak sesuai petunjuk teknis”. Bulan November lalu sekitar tanggal 26/12/22 Bangunan talud jembatan juga sempat roboh sekitar 7 meter,”terangnya
DT yang diawal pekerjaan mengetahui informasi bahwa ternyata yang menjadi Kuasa Direktur Perusahaan CV Hijrah Mandiri adalah mantan Kepala BPBD Jeneponto “Pak Anwar”. Ia terus menggali informasi termasuk dengan keberadaan ASN PUPR Jeneponto bernama H.Bahar yang kerap berada di lokasi.
“Memang dari awal saya curiga saja bahwa dipekerjaan rekonstruksi jembatan ini para pelaksananya tidak jauh-jauh seperti para pelaksana yang ada di rekonstruksi Jembatan Desa Pappalluang yang kini sementara kasusnya bergulir di Kejaksaan Negeri Jeneponto atas temuan BPK sekitar 200 juta lebih,”ujarnya.
Dikatakannya meski demikian dirinya sebagai warga Tambora (Tamalatea-Bontoramba.red;) juga bersyukur dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana perbaikan Jembatan Ta’binjai tetapi perlu diingat juga dengan anggaran milliaran tentu kualitas pekerjaan juga harus diutamakan sehingga umur konstruksi jembatan bisa dinikmati lebih lama.
“Olehnya itu kepada media ini kami berharap agar pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI Provinsi Sulsel harus lebih profesional dan jangan ada main mata, itu saja intinya,” tutup DT
Saat dikonfirmasi via wattshaff, Pak Fikih sebagai pelaksana lapangan belum mengangkat telpon hingga berita ini dimuat. ( Laporan : Nasir T )
