HomeBerita UtamaAnggaran Pemeliharaan Gedung Setengah Miliar di Rutan Majene, Aktivis Desak Audit Total

Anggaran Pemeliharaan Gedung Setengah Miliar di Rutan Majene, Aktivis Desak Audit Total

MAJENE — Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkup lembaga pemasyarakatan kembali mendapat sorotan tajam publik. Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data pengadaan publik Tahun Anggaran 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan teknis yang mengindikasikan adanya celah administratif pada pelaksanaan dua kegiatan di objek bangunan yang sama, yakni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Majene. Dari data yang berhasil dihimpun, akumulasi nilai anggaran untuk kedua paket pengerjaan tersebut menembus angka fantastis mencapai Rp507.617.000,00.

Berdasarkan penelusuran rincian data pengadaan, anggaran setengah miliar rupiah lebih tersebut dipecah ke dalam dua pos pengerjaan berbeda yang berjalan beriringan. Paket pertama dialokasikan untuk Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp333.916.000,00 dengan volume pekerjaan seluas 1.170,0 meter persegi, yang jika dikalkulasikan memiliki satuan harga sekitar Rp285.399 per meter persegi. Sementara itu, paket kedua dialokasikan untuk Pengadaan Belanja Bahan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu anggaran yang tidak kalah besar, yakni sebesar Rp173.701.000,00. Ironisnya, kedua paket tersebut sama-sama menggunakan metode pemilihan penyedia berupa Pengadaan Langsung.

Praktik pemecahan mata anggaran pada satu objek fisik yang identik ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Pihak Rutan Kelas IIB Majene selaku Satuan Kerja (Satker) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didesak untuk segera memberikan konfirmasi resmi mengenai dasar hukum serta alasan teknis kebijakan tersebut. Sejumlah pengamat kebijakan publik mempertanyakan urgensi mengapa kedua paket tidak disatukan dalam satu prosedur Tender Terbuka atau melalui mekanisme e-katalog, guna memastikan kepatuhan penuh terhadap Peraturan Presiden mengenai larangan pemecahan paket pengadaan yang bertujuan menghindari proses tender kompetitif.

Persoalan kian pelik ketika menelisik kewajaran alokasi finansial di dalam rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Secara teknis dan kelaziman konstruksi, alokasi biaya sebesar Rp285.399 per meter persegi pada paket pemeliharaan gedung seharusnya sudah mencakup pembiayaan bahan baku material sekaligus jasa pengerjaan secara utuh. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar sekaligus kecurigaan mengenai urgensi kehadiran “Paket Belanja Bahan Pemeliharaan” senilai Rp173.701.000,00 yang berjalan secara bersamaan. Publik mendesak penelusuran mendalam, termasuk menguji apakah penyedia atau kontraktor yang digandeng untuk kedua paket tersebut merupakan entitas perusahaan yang sama atau berafiliasi.

Lebih jauh lagi, celah teoretis terkait potensi duplikasi pembayaran anggaran (double budgeting) pada item pengerjaan fisik dan pengadaan bahan baku menjadi poin krusial yang menuntut akuntabilitas PPK. Celah semacam ini kerap menjadi modus operandi penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara jika tidak segera diaudit secara forensik.

Merespons carut-marut tata kelola anggaran ini, aktivis antikorupsi Mulyadi, S.H., saat dimintai konfirmasi oleh Celebesnews, Kamis (12/11/2026), secara tegas mendesak agar realisasi kegiatan tersebut segera diaudit secara total. Langkah pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi harga mati untuk menguji kesesuaian antara pelaksanaan fisik di lapangan dengan isi kontrak, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran negara di Rutan Majene.

“Kami berharap ada audit total dari kedua pelaksanaan paket pekerjaan tersebut. Kami minta Kanwil Pemasyarakatan maupun Ditjenpas untuk turun melakukan telisik paket pemeliharaan tersebut di Rutan Majene, Sulawesi Barat,” tandas Mulyadi.

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media ini kepada Kepala Rutan Majene melalui surat permintaan resmi hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan tanggapan maupun jawaban apapun. Sikap bungkam dari pihak otoritas Rutan Majene ini semakin memperkuat desakan publik agar aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun penegak hukum turun tangan membongkar tuntas misteri anggaran pemeliharaan gedung tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments