MAJENE — Praktik kotor dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah mencuat ke permukaan dan mencederai dunia pendidikan. Berdasarkan penelusuran investigatif terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, terbongkar adanya indikasi maladministrasi masif, penyimpangan pertanggungjawaban gaji pegawai, hingga operasional rekening penampungan liar yang meresahkan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene. Temuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan indikasi kuat kejahatan terstruktur yang berpotensi menyeret para pengelola anggaran ke ranah hukum pidana korupsi.
Berdasarkan bedah dokumen audit, pusaran masalah bermula dari adanya jurang perbedaan data yang sangat mencolok antara daftar gaji versi bank—yakni melalui rekening penampungan BPD Sulselbar Cabang Majene—dengan dokumen amprah resmi instansi. Modus ini terungkap dari berbagai potongan tambahan sepihak yang dibebankan kepada para pegawai dan tenaga pendidik. Mulai dari iuran KORPRI, retribusi sampah, pembayaran zakat/infaq, hingga komponen potongan kelebihan gaji, dipotong tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Akibatnya, angka penerimaan bersih atau take-home pay yang diterima para guru dan pegawai di lapangan jauh panggang dari api dibanding dokumen pertanggungjawaban resmi dinas.
Ironisnya, seluruh akumulasi potongan gaji tersebut ternyata tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana mestinya. Alih-alih masuk ke kas negara, dana-dana tersebut justru ditampung secara sepihak pada rekening atas nama pribadi Bendahara Gaji Disdikpora. Hasil audit BPK menemukan fakta yang jauh lebih mencengangkan: rekening penampungan pribadi tersebut terbukti tidak tercantum secuil pun dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Rekening Resmi Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahkan telah beroperasi secara ilegal tanpa dasar hukum sejak tahun 2024.
Dugaan penyalahgunaan wewenang ini semakin terang tatkala menelisik arus keluar masuk dana dari rekening siluman tersebut. Berdasarkan catatan audit pengeluaran, tercatat adanya mutasi keluar dan penarikan tunai secara bertahap oleh sang Bendahara Gaji yang menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp1.414.175.968,00 terhitung sejak tahun 2024 hingga 2025. Hasil konfirmasi silang secara ketat dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) memunculkan konklusi mengejutkan: tidak satupun dari aliran penarikan tunai miliaran rupiah tersebut yang disetorkan kembali ke RKUD, hingga menyisakan sisa saldo misterius per 31 Desember 2025. Praktik lancung ini membuka celah selebar-lebarnya bagi perampokan keuangan negara secara sistematis di balik penderitaan para guru.
Merespons karut-marut pengelolaan keuangan yang sarat aroma rasuah ini, Direktur Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, melontarkan kritik dan desakan tanpa kompromi. Dalam pernyataan resminya kepada Celebesnews, Kamis (12/11/2026), ia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik jajaran Kepolisian maupun Kejaksaan, segera memberikan atensi khusus dan menerjunkan tim penyidik guna melakukan penyelidikan pro-justitia secara mendalam.
“Temuan LHP BPK ini sudah sangat terang benderang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum berat dan penyalahgunaan wewenang. Kami mendesak APH segera memanggil pihak-pihak terkait di Disdikpora Majene untuk mengusut tuntas aliran dana miliaran rupiah tersebut,” tegas Masryadi dengan nada geram.
Hingga berita investigasi ini diturunkan, pihak Disdikpora Kabupaten Majene masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi melalui surat permintaan klarifikasi terkait operasional rekening siluman serta penarikan dana fantastis tersebut. Publik kini menaruh curiga sekaligus menanti ketegasan aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas sindikat di balik skandal keuangan yang merampas hak-hak finansial para pendidik tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
