FOTO: Pegiat anti korupsi, Mulyadi SH
POLEWALI MANDAR — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, diterpa isu krusial usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap adanya kekeliruan penganggaran skala besar di Dinas Kesehatan setempat. Anggaran Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp34.447.362.050,00 justru dimasukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan. Temuan “salah kamar” dengan nilai realisasi mencapai Rp30.901.649.827,00 ini dinilai berpotensi mengganggu hak-hak finansial tenaga kesehatan di tingkat akar rumput.
Menanggapi carut-marut tata kelola anggaran sektor kesehatan tersebut, pegiat anti korupsi Mulyadi, S.H., menyampaikan desakan keras kepada bupati selaku pimpinan daerah untuk mengambil langkah nyata. Mulyadi meminta Bupati Polman tidak bersikap pasif atau terkesan mengabaikan fakta audit yang telah dibeberkan oleh BPK RI. Menurutnya, besaran dana yang keliru ditempatkan tersebut menimbulkan pertanyaaan besar mengenai mekanisme penyusunan anggaran di internal Pemkab Polman.
“Bupati jangan diam dan tutup mata. Ada apa anggaran sebesar itu sampai bisa ‘salah kamar’?” tegas Mulyadi, S.H. saat memberikan keterangan kepada media ini pada Kamis (12/11/2026).
Penempatan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut secara telak dinilai menabrak regulasi penganggaran daerah maupun pusat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi JKN merupakan penerimaan berkala dari pihak ketiga dan secara hukum bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum maupun Pelayanan Kesehatan. Kekeliruan ini dinilai mencerminkan ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya menabrak Perda lokal, pengalihan rekening ini juga mengangkangi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan pendataan dan penganggaran Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilakukan melalui kode rekening spesifik tersendiri, bukan dicampuradukkan ke dalam pos retribusi umum dinas.
Desakan publik kini mengarah pada transparansi pengusutan dan pembenahan sistem akuntansi di Dinas Kesehatan Polman. Langkah korektif dari Pemerintah Kabupaten Polman serta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat pembuat kebijakan penganggaran dinilai mendesak untuk dilakukan, guna memastikan hak-hak finansial fasilitas kesehatan dan para tenaga medis tidak terabaikan akibat kelalaian penganggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun. Sikap tertutup ini kian memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi borok tata kelola anggaran kesehatan di Bumi Tipalayo tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
