FOTO: kORWIL LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain
MAKASSAR — Koordinator Wilayah (Korwil) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan untuk segera membidik serta mengusut tuntas kontraktor dan konsultan pengawas proyek Rehabilitasi Gedung Layanan Kesehatan Peserta Diklat Poltekpel Barombong. Desakan ini mengemuka menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2025 yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Proyek strategis yang diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas kesehatan di lingkungan pendidikan pelayaran ini diketahui menelan anggaran bersumber dari keuangan negara dengan nilai pagu fantastis, yakni sebesar Rp1.011.409.070,00. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut diikat secara resmi melalui Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor PL.107/23/12/POLTEKPEL.B/2025 tertanggal 23 Juli 2025, yang kemudian diperbarui melalui Adendum I Kontrak Nomor BA.CCO/PL.107/53/4/POLTEKPEL.B/2025 pada 25 September 2025.
Menurut Ahmad Zulkarnain, munculnya catatan merah dari BPK terhadap proyek dengan nilai miliaran rupiah ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaannya di lapangan. Penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel tidak boleh dibiarkan begitu saja, sebab fasilitas tersebut menyangkut pelayanan dasar dan kesehatan peserta diklat yang seharusnya dibangun secara profesional tanpa celah kecurangan.
Oleh karena itu, LSM LIRA Sulsel mendesak aparat penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Sulsel, untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk direktur perusahaan kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan teknis proyek. Pemeriksaan mendalam dinilai sangat krusial guna memastikan apakah temuan BPK tersebut sekadar persoalan administratif atau telah bergeser ke ranah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
LSM LIRA berkomitmen akan terus mengawal temuan BPK ini hingga tuntas demi terciptanya transparansi serta efek jera bagi para penyedia jasa di instansi pemerintah. Publik kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk menguji kebenaran temuan BPK tersebut secara terbuka, objektif, dan berkeadilan.
“Kami minta Kejati dan Polda Sulsel segera masuk dan menurunkan tim untuk mendalami temuan ini agar dilakukan penyelidikan mendalam,”tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews pada, Kamis (12/11/2026)
Sementara itu, Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang telah dilayangkan kepada Direktur Poltekpel Barombong guna mendapatkan ruang klarifikasi yang berimbang (cover both sides) hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
