MAKASSAR — Pilar utama pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan rujukan di kawasan timur Indonesia dihantam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 membongkar praktik tata kelola bermasalah pada Kerja Sama Pendidikan Program Profesi Dokter (PPD) dan Spesialis (PPDS) antara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kerja sama yang mestinya menjadi fondasi pencetakan dokter spesialis nasional tersebut justru menyisakan celah hukum administratif masif yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp2.764.195.000.
Akar kerancuan ini bermula saat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit—yang melibatkan RSWS, Unhas, dan RS Unhas—diberlakukan per 13 Januari 2025. Audit BPK menemukan fakta mencengangkan: naskah kesepakatan tersebut justru bersandar pada regulasi yang sudah mati secara hukum, yakni SK Rektor Unhas Nomor 00896/UN4.1.2/KEP/2023.
Secara legalitas, SK Rektor tersebut telah kedaluwarsa sejak 31 Desember 2023 dan tidak pernah diperbarui melalui payung hukum yang sah saat PKS baru ditandatangani.
Kondisi tersebut diperparah oleh munculnya disparitas aturan di internal rumah sakit. Pada 1 November 2024, Direktur Utama RSWS sebenarnya telah menerbitkan regulasi tarif baru melalui SK Nomor HK.02.03/D.XIX/19903/2024.
Namun, bukannya diakomodasi ke dalam naskah adendum PKS Tripartit yang baru, manajemen justru membiarkan PKS tetap mengacu pada aturan lama. Pembiaran atas standar ganda dan perbedaan tarif signifikan ini menciptakan zona abu-abu yang menguapkan potensi penerimaan negara hampir Rp2,8 miliar sepanjang 2025.
Angka potensi kerugian Rp2,76 miliar bukan sekadar barisan angka audit. Dalam ekosistem medis, dana sebesar itu dapat ber dampak langsung pada penundaan modernisasi fasilitas laboratorium, kepastian insentif pengajar klinis, hingga standar mutu pelayanan bagi pasien marjinal yang bergantung pada RSUP Wahidin.
Menanggapi temuan BPK ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, kembali melontarkan kritik keras dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan pro-justitia.
“Temuan BPK ini adalah pintu masuk yang sangat jelas. Kejaksaan maupun Kepolisian tidak boleh menganggap ini sekadar kelalaian administratif. Harus ada penyelidikan tuntas untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar lebih ini,” tegas Masryadi saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pembenahan atau klarifikasi atas temuan LHP BPK tersebut. (Tim Investigasi Redaksi Celebesnews)
