AJENE — Lembaga anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) menyentil Bupati Majene menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha senilai 756 juta rupiah dinilai tidak dapat diyakini secara wajar. Angka tersebut tidak dapat disajikan dengan layak dalam laporan keuangan, memunculkan tanda tanya besar: ke mana sebenarnya mengalir uang rakyat tersebut?
Dalam hasil audit BPK tahun 2024, ditegaskan bahwa nilai penyertaan modal Pemkab Majene pada Perusda Aneka Usaha tidak dapat dipastikan kebenaran dan kewajarannya. Artinya, tidak ada dasar yang kuat untuk memastikan bahwa uang tersebut benar-benar dikelola, tercatat, dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Temuan ini bukan sekadar masalah pencatatan, melainkan menyentuh substansi pengelolaan keuangan negara yang sangat mendasar.
Menyikapi hal tersebut, Ketua umum lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) secara terbuka melontarkan pertanyaan tajam kepada Bupati Majene: “Berani ngga Bupati Majene melakukan audit total dan menyeluruh terhadap pengelolaan penyertaan modal ini?”.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa takut diaudit secara menyeluruh? BPK saja sudah menyatakan nilainya tidak dapat diyakini. Itu peringatan keras. Jangan anggap remeh. Uang rakyat ratusan juta rupiah itu harus jelas jejaknya,” tegas Masryadi pada, Rabu (12/8/2026)
CCW menyoroti bahwa jika nilai penyertaan modal saja tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh BPK, maka kemungkinan besar masih banyak hal lain yang belum terungkap. Mulai dari prosedur penyaluran, pemanfaatan, hingga pengawasan yang diduga lemah atau bahkan diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, audit parsial tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah audit total dan menyeluruh untuk membongkar seluruh aliran dana dan menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab.
“Kami mendesak Bupati Majene untuk tidak menutup mata. Turunkan tim audit yang independen, telusuri sejak awal penyaluran modal hingga saat ini. Siapa yang menyetujui, siapa yang mengelola, dan berapa sebenarnya nilai yang tersisa. Jika Bupati berani transparan, tunjukkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar diam seribu bahasa,” tandasnya.
Lebih lanjut, CCW memperingatkan: jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret berupa audit menyeluruh, maka pihaknya tidak segan-segan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri secara pidana. Sebab, keraguan atas nilai ratusan juta rupiah tersebut bukan hal sepele dan bisa jadi merupakan pintu masuk menuju dugaan penyimpangan yang lebih besar.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Majene maupun manajemen Perusda Aneka Usaha terkait temuan BPK tersebut. Masyarakat pun kini menanti: apakah Bupati Majene berani membuka lembaran yang tertutup itu, atau justru memilih tetap diam dan membiarkan tanda tanya semakin membesar?
Terpisah, Dirut Perusda Aneka Usaha Majene yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak mendapatkan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
