MAKASSAR — Aktivis antikorupsi mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk menelaah dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek konstruksi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar. Temuan BPK menunjukkan proyek Construction Work for Mother and Child Health Care Center Building Financing Assistant IDN 1031 yang dikerjakan tahun 2024 adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan yang terindikasi dapat berpotensi merugikan keuangan negara.
Dorongan kuat kepada kejaksaan untuk memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengguna anggaran beserta kontraktor atas temuan BPK tersebut datang dari Aktivis antikorupsi, Mulyadi SH melalui keterangan persnya kepada Celebesnews pada, Jumat (3/4/2026).
Fokus aktivis senior satu ini adalah agar kejaksaan tidak hanya menjadikan temuan BPK sebagai administrasi, tetapi masuk ke ranah hukum pidana jika ditemukan unsur kerugian negara. “Kami minta Kejaksaan segera masuk melakukan telaah dan menindaklanjuti proyek ini usai jadi temuan BPK. Kejaksaan diharapkan proaktif menindaklanjuti temuan tersebut untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara pada proyek fisik di Rumah Sakit Wahidin Makassar,”ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa temuan BPK ini alarm bagi pihak di terkait di rumah sakit Wahidin Makassar agar lebih serius menjaga tata Kelola anggaran dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, temuan BPK pada proyek fisik tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan proyek pembangunan infrastruktur di Lembaga vertical ini. Pengawasan yang optimal, kata dia, seharusnya mampu mencegah penyimpangan sejak tahap awal pelaksanaan.
“Bila pengawasan berjalan maksimal, temuan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek di rumah sakit tersebut,” tegasnya.
Terungkap fakta mengejutkan audit BPK membongkar kejanggalan berdasarkan pemeriksaan secara uji petik hingga berakhirnya Desember 2024 diketahui terdapat permasalahan pada proyek tersebut.
Pemeriksaan secara uji petik terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Construction Work for Mother and Child Health Care Center Building RSWS Financing Assistant IDN 1031 Sebesar Rp 487.742.108,12 pada tahun 2024.
Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama dengan Konsultan Pengawas Manajemen Konstruksi, dan Kontraktor Pelaksana secara uji petik atas beberapa item pekerjaan dengan melakukan pengukuran fisik pekerjaan terpasang dan penghitungan unit item barang terpasang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp585.753.053,36 pada item pekerjaan infrastruktur dan arsitektur.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada beberapa item pekerjaan terdapat volume pekerjaan terpasang yang lebih besar dibandingkan dengan volume berdasarkan BoQ sebesar Rp98.010.945,24.
Berdasarkan temuan di atas, nilai kekurangan volume menjadi sebesar Rp487.742.108,12 (Rp585.753.053,36 – Rp98.010.945,24).
Terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Sofyan )
