MAKASSAR — Aroma tak sedap dalam pengadaan barang dan jasa di Lapas Kelas 1 Makassar tercium. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pertanggungjawaban belanja pengadaan Barang/Jasa pada Lapas Kelas 1 Makassar tak valid pada tahun 2024.
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban belanja dan konfirmasi kepada pihak penyedia yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, diketahui terdapat pertanggungjawaban belanja tidak valid dengan pagu anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Tidak hanya itu, dari laporan hasil pemeriksaan mendalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, identitas penyedia tidak diketahui pada nota pembelian, bukti pembelian barang tidak diakui penyedia, dan bukti pertanggungjawaban belanja atas kegiatan yang belum terlaksan.
Merespon temuan tersebut, Ketua umum Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Sabtu (7/3/2026) menegaskan temuan tersebut memperlihatkan lemahnya peran Kepala Lapas Kelas 1 Makassar bersama pejabat pengadaan dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Selain itu, temuan itu dinilai turut memperkuat dugaan bahwa proses pelaksaan kegiatan berjalan juga tanpa pengawasan yang memadai.
“Patut disayangkan untuk kegiatan-kegiatan kecil seperti ini saja terdapat permasalahan. Temuan BPK menjadi bukti awal adanya dugaan ketidak beresan dalam pengadaan barang dan jasa di Lapas Kelas 1 Makassar,”tandasnya.
Oleh karena itu, ia berharap Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberi atensi temuan ini dan menurunkan tim melakukan audit mendalam untuk mengusut pengelolaan anggaran negara di Lapas Kelas 1 Makassar.
Terpisah, Kepala Lapas 1 Kelas Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Imvestigasi Redaksi Celebesnews )
