MAKASSAR — Polemik anggaran belanja internet di Kampus Politeknik Pelayaran Barombong Kota Makassar untuk kebutuhan peserta diklat tahun 2025 senilai Rp1,2 miliar terus bergulir. Indikasi mark-up harga dalam proyek ini semakin menguat, memicu desakan dari berbagai pihak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel segera melakukan investigasi mendalam.
Kali ini desakan pegiat LSM LIRA, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews pada, Jumat (26/9/2025)mengatakan anggaran sebesar itu sangat fantastis untuk sebuah layanan internet. “Kami menduga ada penggelembungan harga yang tidak wajar,” ujar Ahmad Zulkarnain, juga seorang aktivis antikorupsi senior di Sulawesi Selatan.
Ia menambahkan, Kejati Sulsel perlu mengusut selisih harga yang signifikan antar provider dengan promo harga pasar yang kompetitif untuk paket yang sama, jelas ini berpotensi merugikan keuangan negara.
”Kami berpendapat tidak sulit bagi penyidik Kejati Sulsel untuk mengusut pengadaan belanja internet tersebut cukup dengan melakukan perbandingan harga dari provider terbaik dengan paket internet yang digunakan saat ini sebagai bahan pengumpulan bukti bukti awal,”ujarnya.
Selanjutnya, belanja internet di Kampus Pelayaran Baromong juga disoroti oleh Ahmad Zulkarnain sebesar Rp 450.000.000 untuk pengadaan Internet Perkantoran.
“Bila kita lihat dari data di Sirup patut dipertanyakan pengaan belanja internet dengan anggaran sebesar itu ada apa. Belum lagi dengan dua paket kegiatan yang sama untuk belanja pengadaan internet pada tahun 2025 ini. Jadi nanti kita lihatlah biar APH dari Kejaksaan yang menangani proses hukum selanjutnya, ada atau tidak mens rea dalam pengambil keputusan kerja seperti ini pasti nanti terlihat. Karna ini ada perbandingan harga provider yang sangat mencolok, kalo ada provider dengan harga lebih murah tapi tidak di pakai ada apakan?? Jelas jadi pertanyaan ini barang, jangan jangan dapet cuan nih pejabat untuk proyek ini. Jadi nanti itu ranah APH yang mengungkap,”tandasnya.
Dugaan mark-up ini pertama kali mencuat setelah sejumlah pihak membandingkan harga yang ditetapkan dalam kontrak untuk harga layanan internet dedicated yang berlaku. Perbedaan harga yang mencolok ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan.
Terpisah, Direktur Poltekpel Barombong yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait belanja jasa internet tersebut hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi_Celebesnews )
