MAKASSAR — Belanja pengadaan barang dan jasa tanpa proses tender dan e-katalog anggaran miliaran rupiah pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar mulai direspon serius oleh sejumlah kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi.
Salah satunya datang dari aktivis antikorupsi Forum Solidaritas Merah Putih, Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (14/5/2025) meminta sejumlah kegiatan dengan anggaran miliaran tanpa mekanisme tender maupun ecatalog tersebut agar jadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami minta APH untuk masuk mengusut paket-paket kegiatan yang tanpa tender atau e-katalog tersebut. Perlu saya tegaskan, indikasi permainan proyek ini merupakan perbuatan pidana yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga aparat penegak hukum baik Polda maupun Kejati harus berani membongkar dugaan atau penyimpangan yang bisa saja terjadi,” ungkapnya.
Dikatakan Ikhsan, pengadaan tanpa tender dapat dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti dalam keadaan darurat, ketidakmampuan atau ketiadaan penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, atau dalam kasus pengadaan barang atau jasa yang bernilai kecil.
Demikian pula, pengadaan tanpa tender dinilai dapat membuka celah untuk tindakan korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, proses pengadaan barang atau jasa yang transparan dan adil sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik.
“Dari aspek pandangan secara umum proyek tanpa tender atau ecatalog bisa saja terjadi dugaan kongkalikong. Itu siasat yang sering digunakan oleh panitia untuk memenangkan pihak rekanan yang sudah diatur. Kejati dan Polda harus segera bertindak untuk menulusuri hal ini tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat,” tandasnya.
Dari penelusuran Redaksi Celebesnews sejumlah kegiatan penunjukan yang bernilai miliaran pada Kantor KSOP Utama Makassar antara lain belanja Studi lingkungan Pelabuhan Larea Rea dengan pagu sebesar Rp 1.429.537.000 pada tahun 2024.
Kemudian kegiatan Studi rencana induk DLKr dan DLKp Pelabuhan Pomako dengan pagu Rp 1.197.081.000, studi detail engineering desain (DED) Pelabuhan Teluk Patipi dengan pagu Rp 1.110.450.000
Terdapat Studi lingkungan Pelabuhan Jinato dengan pagu anggaran Rp 806.400.000 dan belanja kegiatan studi lingkungan Pelabuhan Bonerate dengan pagu Rp 806.400.000
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Utama Makassar, Fachrul secara singkat mengungkapkan bahwa untuk kegiatan terkait studi yang dimaksud melalui mekanisme repeat order atau RO. ( Liputan khusus Redaksi Celebesnews )
