MAKASSAR — Aktivis antikorupsi mendesak penyidik segera mengusut ketidakberesan proyek pekerjaan jalan Paket 1 Peningkatan Jalan DAK Ruas Jl Gunung Perak – Balakia, Ruas Jalan Kompang – Pattongko di Dinas PUPR Kabupaten Sinjai . Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pintu masuk menangani proyek tersebut.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan ibarat undangan bagi penyidik untuk memulai mpenyelidikan terhadap berbagai ketidakberesan dalam proyek jalan tersebut di Kabupaten Sinjai. Terlebih, dengan temuan BPK adanya ketidakberesan proyek itu, kini menjadi perhatian publik.
Salah satu aktivis antikorupsi, Mulyad SH kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (28/7/2023) mengungkapkan dugaan adanya konspirasi juga tercium dalam proyek ini. Selain adanya kelebihan pembayaran, juga Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran dinilai pihak paling bertanggung jawab terhadap kelebihan bayar ini. Kemudian PPK dan PPTK bersama konsultan serta kontraktor dinilai kurang cermat.
“Nah, Kepala Dinas bersama PPK dan PPTK serta kontraktor ini harus diperiksa. Kok bisa terjadi kelebihan bayar. Juga sebaliknya, bila persoalan ini tidak jadi temuan, kemungkinan kelebihan bayar tersebut tidak akan terbongkar dan ketahuan,”ungkapnya.
Mulyadi menilai, ketidaksesuaian kontrak dengan fakta sebenarnya menjadi pertanyaan besar mengapa itu bisa terjadi? Begitupun terkait perubahan kontrak atau addendum proyek ini hingga menimbulkan kelebihan bayar.
Menurut Mulyadi, kelebihan pembayaran tersebut bukanlah faktor kelalaian semata. Ia menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan dalam kasus tersebut. “Kuat dugaan ini faktor disengaja, kan kondisi fisik pekerjaan di lapangan kelihatan, ada kekurangan volume, kenapa sampai bisa dicairkan seratus persen,” katanya.
Demikina pula, Perubahan kontrak atau addendum, menurut Mulyadi adalah sesuatu yang kurang lazim terjadi. Ia menduga ada pihak yang mengambil keuntungan di proyek ini. “Maka semua ini perlu ada penyelidikan dan penyidikan dari aparat penegak hukum sehingga ada kepastian hukum,” sebutnya.
Mulyadi menuturkan, temuan ini kini telah menjadi konsumsi publik. Temuan BPK dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar dugaan kejahatan dalam proyek jalan itu. “Di antaranya, penyidikan mengapa terjadi kelebihan pembayaran menjadi penting dilakukan untuk memastikan motifnya sehingga terjadi kelebihan membayar,” katanya.
Ditegaskannya, kelebihan bayar itu merupakan masalah serius dan sudah menjadi konsumsi publik. “Peran penegak hukum sangat penting. Apalagi ini menyangkut pembangunan jalan yang sarana penting masyarakat. Potensi korupsinya diduga sangat kuat dan harus diusut,” tambah Mulyadi.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sinjai berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait proyek jalan ini sejak dua pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
