LIMIT Sorot Pelaksanaan PPDB, Minta APH Hadir Lakukan Pengawasan

0
80
FOTO : Koordinator LIMIT, Syamian Rahman SH

MAKASSAR — Memasuki masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) di seluruh Indonesia, Aparat Penegak hukum (APH) diminta lebih memperhatikan sektor pendidikan. Tak terkecuali di Sulawesi Selatan perlu menjadi perhatian serius agar proses penerimaan calon siswa dan siswi baru ini tidak ada unsur kongkalikong.

Sebab tak menutup kemungkinan masa PPDB bisa saja menjerat oknum sekolah atau pihak-pihak lainnya ke dalam ranah pidana. Oleh karenanya APH diminta mengawasi hal itu. Begitu yang diungkapkan Koordinator LIMIT, Syamian Rahman SH kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (4/7/2023) malam.

“Sekarang ada cyber pungli, semestinya juga aktif mengawasi dalam kegiatan PPBD ini. Jangan coba-coba karena akibatnya uang hilang dan bisa masuk penjara bila kedapatan berbuat curang. Satu hal lagi penerimaan PPDB ini harus transparan dan sesuai prosedur,”tandasnya.

Dari penelusuran dan investasi tim LIMIT, kata dia, tidak sedikit terdapat keluhan para orang tua calon siswa dan siswi baru baik untuk SD, SMP dan SMA atau SMK akibat proses penerimaan melalui PPDB ini dinilai bermasalah dan tidak transparan. “Nah, sini semestinya aparat penegak hukum bisa hadir ikut melakukan pengawasan, tidak boleh ada yang ‘dikorbankan’ baik itu melalui jalur zonasi, prestasi atau jalur penerimaan resmi lainnya, maka perlu diawasi bersama-sama,”tegasnya.

Syamian mengatakan setiap tahun selalu ada temuan penyimpangan dalam penerimaan siswa baru, seperti adanya calon siswa titipan pejabat untuk diterima di sekolah tertentu. Praktik nepotisme tersebut sangat tidak baik terlebih di dunia pendidikan.

“Itu dulu yang perlu dibersihkan, tanamkan betul orang-orang di situ untuk membangun pendidikan di Sulawesi Selatan. Kalau begitu saja, ya tiap tahun masalahnya juga itu-itu saja,” ujarnya.

Menurut Syamian, sistem zonasi dalam PPDB terlalu banyak celah yang tercipta untuk berbuat curang. sebab, kata dia, kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Data-data yang ditemukan tahun lalu juga ada. Termasuk titipan-titipan oleh pihak-pihak tertentu ya ada,” ungkapnya.

Sehingga, dia meminta agar Disdik Sulawesi Selatan maupun Dinas Pendidikan kota Makassar melakukan evaluasi internal agar PPDB dilaksanakan secara transparan sesuai aturan yang ada.

“Kami dari LIMIT akan ikut melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB ini. Kami siap advokasi orang tua calon siswa dan siswi baru bila ada yang mendapat perlakuan tidak adil atau marasa dicurangi dalam penerimaan PPDB ini,”tutupnya. ( Laporan : Yus Sanrego)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here