MAKASSAR — Aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan meminta Bupati Maros memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Sofyan, salah satu aktivis LSM kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (4/7/2023) menyatakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi menuju kesejahteraan masyarakat.
“Nah, kami minta Bupati Maros tidak tutup mata secara khusus temuan BPK pada Dinas Pendidikan tahun 2021. Kesalahan penganggaran ini bisa saja menimbulkan masalah administrasi. Dan masalah administrasi ini yang banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi,”tandasnya.
Lebih lanjut disampaikan Sofyan, terkait temuan BPK, dirinya menyampaikan bahwa apapun temuan itu, kalau tidak bisa diselesaikan apalagi ada rekomendasinya pasti bisa berujung pada pidana.
”Sebab, audit BPK tersebut tidak mengada-ada. Jangan anggap enteng persoalan administrasi ini, temuan kesalahan penganggaran bisa saja berujung pada masalah hukum,”tegasnya.
Oleh karena itu, Bupati diminta menindak lanjuti semua temuan BPK pada OPD di Kabupaten Maros, terutama sejumlah OPD yang sering menjadi temuan berulang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
