MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan Belanja Makanan dan Minuman tamu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa tidak sesuai ketentuan.
Dalam LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa TA 2021 (s.d. Triwulan III) dengan Nomor 67/LHP/XIX.MKS/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, diungkapkan adanya temuan Belanja Makanan dan Minuman Tidak Sesuai Ketentuan.
Permasalahan tersebut yang diungkapkan BPK adalah alokasi Biaya Operasional Makan Minum Tamu untuk Ruangan Bupati dan Wakil Bupati Tidak Memiliki Dasar Penetapan, kemudian realisasi Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sebesar Rp 1 lebih Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan.
Serta realisasi belanja tidak dilaksanakan oleh penyedia yang menandatangani bukti pertanggungjawaban, dimana PPTK yang melakukan pembelanjaan sendiri melalui penyedia lain, dokumen pertanggungjawaban sebenarnya tidak dapat ditunjukkan kepada tim pemeriksa.
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan belum mendukung bukti kegiatan antara lain dokumentasi tidak dilengkapi geotagging, foto yang sama digunakan secara berulang pada kegiatan berbeda, disposisi pimpinan undangan, daftar hadir, notulen, jadwal kegiatan dan laporan kegiatan tidak memadai.
Merespon temuan BPK tersebut, pegiat dan aktivis LSM, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada Rabu (24/5/2023) meminta Kejaksaan Tinggi menindak lanjuti temuan BPK tersebut dan mengusut anggaran belanja makan minum pada ruangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gowa.
“Sangat miris sekali ini, anggaran jamuan makan minum tamu di ruangan bupati dan wakil bupati tidak terkontrol dengan baik. Semestinya Sekda bisa melakukan pengawasan dengan baik, “tuturnya.
Terpisah, Sekda Kabupaten Gowa yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
