FOTO : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, M Ferdiansyah memberi penjelasan kepada salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi terkait kisruh temuan BPK, kesalahan penganggaran belanja modal tahun 2021.
MAKASSAR — Kisruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan terkait kesalahan penggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros tahun 2021 direspon oleh Kepala Dinas.
Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK) tahun 2021, terdapat temuan terkait belanja item pekerjaan Dimana untuk kegiatan belanja berupa bangunan air yang tercatat pada LRA adalah sebagai belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Namun terealisasi berupa Bangunan Pembuang Air Kotor (Toilet) dan dicatat sebagai Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (Bangunan Gedung Tempat Kerja) sebesar Rp.585.548.000 sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan SAP tercatat sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan atau belanja ‘salah kamar’
Merespon hasil audit BPK tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, M. FERDIANSYAH, S.IP kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (30/3/2023) menjelaskan, terkait temuan tersebut, telah dilakukan koordinasi langsung dengan Inspektorat selaku APIP bahwa anggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek belanja modal pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros telah melalui revisi di Inspektorat serta BPK berdasarkan Laporan Hasil Reviu RKA – OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.
Karena itu, kedepan, agar hal ini tidak terulang lagi berdasarkan rekomendasi. “Karena itu, kami harapkan dengan adanya hasil rekomendasi dari Inspektorat tersebut, persoalan ini kami anggap sudah clear dan tidak ada persoalan,”ungkap kepala dinas pariwisata Maros ini.
Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Maros, terkait publikasi di media dan respon dari sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi atas temuan BPK tersebut, dirinya selalau terbuka menerima masukan-masukan sehingga kekurangan yang ada selalu bisa dibenahi dan perbaiki kedepan.
Sekaligus kata dia, bahwa ini merupakan bukti akuntabilitas Pemda Maros dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi terlaksananya pembangunan di sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu sektor penunjang PAD di kabupaten Maros. ( Laporan : Ichal )
