Parah, Diduga Dikerja Asal-Asalan, Pegiat Antikorupsi Desak Polda Telisik Proyek Pengaman Pantai di Takalar

0
211

MAKASSAR — Aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan mendesak aparat hukum segara menilisik dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam pekerjaan proyek pembangunan Pengaman Pantai di Desa Palalakkang, Desa Mappakalompo dan Desa Bontokanang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tahun 2022 milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar yang dikerjakan oleh perusahaan oleh CV Gema Karya Persada.

Salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (30/3/-2023) kembali menungkapkan adanya indikasi dugaan persekongkolan, permufakatan jahat antara rekanan kontraktor pelaksana pekerjaan, pengawas dan Dinas terkait sehingga pekerjaan tersebut sampai serampangan dan terkesan dikerja asal-asalan.

Diketahui, berdasarkan kontrak kepada rekanan, pekerjaan proyek pembangunan Pengaman Pantai ini berakhir pada pada 31 Desember Tahun 2022 lalu.

Dimana anggaran sebesar Rp.14.639.999.000, 00, dengan No. Kontrak : 9643/KONTRAK/PPK-SDA/DPUPRPKP/IX/2022. Meliputi Pembangunan pengaman pantai Desa Palalakkang, Pembangunan pengaman pantai Desa Mappakalompo, Pembangunan pengaman pantai Desa Bontokanang.

“Kami minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Polda Sulsel tidak tutup mata atas pekerjaan proyek tersebut. Disitu kami sampaikan temuan-temuan dilapangan yang sebagai fakta atau bukti bahwa dilapangan telah terjadi penyimpangan yang jelas ini ada indikasi perbuatan melawan hukum, yang perlu kita sampaikan juga adalah kegiatan penyimpangan dari kontraktor yang sudah mengarah ke indikasi melawan hukum ini diduga ada pembiaran dari dinas terkait” lanjutnya.

Mulyadi mengungkapkan, dengan adanya informasi dan pemberitaan di media diharapkan segera ditindak lanjuti oleh kejaksaan dan Polda agar kedepannya tidak ada lagi kontraktor nakal di Kabupaten Takalar.

“Kami dari aktivis dan pegiat antikorupsi akan mengawal proses hukum atas adanya dugaan korupsi di proyek tersebut. Demi tegaknya penegakan hukum yang transparansi dan berkeadilan”tutupnya.

Sayangnya Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar. ketika berusaha dikonfirmasi melalui telpon dan pesan WhatsApp hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here