Anak Buah Mahfud Ungkap 1.083 Aduan Tambang Ilegal, Cuma 254 Diproses

0
48

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyebut ada banyak laporan¬†tambang ilegal yang masih belum diproses.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam Brigjen Asep Jenal Ahmadi dalam acara Sarasehan, pada Selasa (21/3/2023).

Asep memaparkan pada 2022, pihaknya total menerima 1.083 laporan dari masyarakat terkait tambang ilegal. Laporan itu, kata dia, kemudian dilimpahkan kepada Mabes Polri, Kementerian ESDM, KLHK, dan BKPM sesuai kewenangannya masing-masing.

Akan tetapi, kata dia, dari banyaknya laporan tersebut hanya 264 pengaduan aja yang bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga tersebut.

“Sebenarnya, tindak lanjut dari pengaduan yang kami terima ini tergantung dari kementerian dan lembaga teknis. Karena mereka yang bisa menindaklanjutinya, sementara kami di Kemenko Polhukam memiliki tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/3/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyinggung ihwal belum optimalnya penegakan hukum oleh instansi terkait di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Padahal Mahfud menjelaskan, masifnya kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berdampak mempengaruhi stabilitas nasional di bidang Polhukam.

“Apabila kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tidak dapat tercapai dan ketahanan Indonesia terhadap resesi global tahun 2023 menjadi menurun,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia lantas memerintahkan seluruh stakeholder terkait agar dapat menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi guna pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Mahfud juga menyebut pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global dan tahun politik menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.

“Penanganan pertambangan secara umum oleh pemerintah merupakan langkah konkret yang harus dilakukan, sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi kepada pemerintah, sebagai pondasi penting keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
(tfq/pmg/cnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here