MAKASSAR — Dinas Pertanahan Kota Makassar kembali menjadi sorotan dari sejumlah kalangan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) aset Pemkot Makassar yang tidak mengungkapkan informasi terkait luasan dan nilai harga perolehan.
Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022, Pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Penerimaan Aset Bidang Pengelolaan BMD BPKAD diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menerima penyerahan PSU dari PT AIG berupa lahan tanah untuk jalan di area Pasar Segar Kompleks Mirah I dan Makasa Blok A 12 sesuai Berita Acara (BA) Nomor 40/593/BA/HK, tanggal 05 Oktober 2000. Namun, BA tersebut tidak mengungkapkan informasi terkait luasan dan nilai harga perolehan.
Tidak hanya itu, BPK menemukan adanya Tanah PSU yang Dipersewakan kepada Pihak Ketiga namun Belum Tercatat di Neraca.
Hasil pemeriksaan atas realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanahan diketahui bahwa terdapat pendapatan yang bersumber dari sewa lahan Pasar Segar Kompleks Mirah I sebesar Rp 92.500.000,00. Sewa lahan Pasar Segar seluas 416,87 M2 tersebut berdasarkan PKS Nomor 180.032/001/BPKS/I/2020 dan Nomor 002/PKSPSM/III/2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Makassar, dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai Tahun 2020 s.d. Tahun 2025 .
Pemeriksaan lebih lanjut bahwa lahan Pasar Segar yang merupakan aset perolehan PSU tersebut belum dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2022.
Merespon adanya temuan itu, Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (15/5/2024) meminta walikota Makassar tidak tinggal diam dan merespon temuan tersebut.
“Pak wali kan sudah jelas, sumbernya adalah temuan BPK, semestinya persoalan ini jadi atensi sehingga lahan-lahan atau aset Pemkot ini semua pada posisi jelas, bukan abu-abu,”tandasnya.
Demikian pula Masryadi menambahkan, walikota Makassar diminta melakukan evaluasi pada kinerja Dinas Pertanahan bila tidak mampu optimal disitu. “Kalau tidak bisa bekerja maksimal evaluasi saja pak wali, masih banyak pejabat Pemkot yang siap bekerja maksimal,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews terkait temuan itu melalui surat permintaan konfirmasi tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
