HomeBerita UtamaNota Siluman, Menguak Dugaan Pertanggungjawaban Fiktif Rp263 Juta di Dinas Kesehatan Majene,...

Nota Siluman, Menguak Dugaan Pertanggungjawaban Fiktif Rp263 Juta di Dinas Kesehatan Majene, Toko Buka Suara: Tak Pernah Miliki Maupun Sediakan Layanan Fotokopi

MAJENE — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Audited) membongkar praktik tata kelola keuangan yang sarat kejanggalan di instansi pemerintahan. Sorotan tajam kali ini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, di mana pos anggaran pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor (khususnya bahan cetak) diduga kuat menjadi ajang rekayasa dokumen dan pengeluaran siluman bernilai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data audit BPK, Dinas Kesehatan Majene mengalokasikan pagu anggaran belanja bahan cetak sebesar Rp1.272.314.679,00 dengan realisasi fantastis mencapai Rp1.128.769.334,00 (88,72%). Namun, di balik angka tebal tersebut, tersimpan dugaan skandal pengelolaan keuangan yang memantik reaksi keras dari berbagai elemen antikorupsi.

BPK membongkar pertanggungjawaban belanja cetak baliho dan fotokopi pada Dinas Kesehatan Majene senilai Rp263.105.000,00 yang dialirkan kepada dua penyedia lokal, yakni Toko ADG senilai Rp120.355.000,00 dan Toko BS senilai Rp142.750.000,00.

Sementara itu, dari pemeriksaan BPK, Toko ADG secara tegas mengonfirmasi bahwa nota dan kuitansi yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak pernah ditandatangani oleh pihak toko tersebut.

Pada Toko BS bahkan memberikan pengakuan lebih telak—menyatakan secara blak-blakan bahwa toko mereka tidak pernah memiliki maupun menyediakan layanan fotokopi sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Temuan ini mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara sistematis untuk melegitimasi pencairan dana negara.

Lebih jauh, penelusuran atas aliran dugaan dana fiktif senilai Rp263.105.000,00 tersebut terbagi menjadi dua lubang hitam penggunaan yang menabrak aturan hukum. Pertama, Dana negara dialirkan secara ilegal untuk membiayai rangkaian kegiatan di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), seperti defile, upacara, hingga malam ramah tamah Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Tindakan ini dinilai melanggar prinsip kepatuhan anggaran (budgetary compliance) karena menggeser pos tanpa melalui mekanisme Perubahan DPA/APBD-P.

Sejumlah dana menguap begitu saja tanpa didukung bukti penggunaan yang sah sama sekali. Indikasi kelebihan pembayaran dan pengeluaran gelap ini berpotensi kuat menjadi kerugian nyata keuangan daerah.

Lemahnya pengawasan internal menjadi benang merah dari karut-marut ini. Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, hingga Kepala Dinas Kesehatan dinilai lalai total karena meloloskan verifikasi materiil dan pengujian keabsahan bukti tanpa ada kroscek mendasar ke penyedia barang.

Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa skandal di Dinkes Majene ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum.

“Temuan ini jadi pintu masuk untuk menyeret semua pihak terkait dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Majene,” tandas Masryadi seraya mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk segera bergerak memeriksa seluruh pihak yang terlibat.

Dalam rangka menjunjung tinggi kemerdekaan pers yang bertanggung jawab serta asas perimbangan informasi, redaksi telah melayangkan surat permintaan konfirmasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene namun hingga berita ini duturunkan tak mendapatkan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments