MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar indikasi penyimpangan proyek Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Paket III) Tahun Anggaran 2025 diwarnai temuan serius. BPK menemukan adanya indikasi ketidaktepatan penggunaan harga satuan pekerjaan yang berujung pada potensi pembengkakan anggaran dengan total selisih mencapai Rp1.023.090.839,20.
Temuan krusial tersebut mencakup penerapan dua harga berbeda untuk item pekerjaan yang sama persis di lokasi yang sama, yakni pada Pekerjaan Pasangan Batu Hasil Bongkaran (Molen) Beda Tinggi 0–1 meter di D.I. Lengkong Pini, tanpa adanya pertimbangan teknis yang jelas. Selain itu, BPK juga menemukan ketiadaan rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) resmi yang menyokong penetapan harga satuan sebesar Rp1.211.558,18, sementara dalam file Excel AHSP resmi yang tercantum hanya senilai Rp786.680,44.
Permasalahan harga ganda serta absennya rincian AHSP ini tidak hanya terjadi pada satu item, melainkan turut merembes pada item Pasangan Batu 1 PC : 4 PP (Molen) Beda Tinggi 0–1 m. Akumulasi dari anomali penetapan harga ini pada akhirnya menyebabkan pembengkakan pembayaran yang cukup masif dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 miliar pada tahun 2025.
Menanggapi temuan audit negara tersebut, Direktur Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, secara tegas mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah hukum. Pihaknya meminta agar aparat penegak hukum segera menurunkan tim guna mendalami temuan BPK RI ini serta membuka ruang penyelidikan secara terbuka demi menegakkan akuntabilitas publik.
“Kami meminta temuan ini jadi atensi Kejati Sulsel segera menurunkan tim melakukan penyelidikan dan segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada semua pihak terkait,”tandasnya.
Terpisah, atas nama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan sumber Air BBWS Pompengan Jeneberang, Zularifin menjelaskan bahwa terkait ketidaktepatan Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Utama D. I . Kewenangan Daerah (Paket I l l) T.A. 2025 hasil temuan LHP BPK tersebut telah ditindaklanjuti. ( Liputan Khusus: Redaksi_Celebesnews)
