FOTO: Ilustrasi
BANTAENG — Dugaan penyimpangan anggaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng terus menjadi sorotan tajam. Pasalnya, temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pengelolaan dana yang menyeret nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng.
Menanggapi temuan tersebut, Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melayangkan panggilan pemeriksaan.
“Kami meminta Kejaksaan segera memeriksa PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng. Hasil audit BPK sudah menjadi pintu masuk yang terang benderang untuk membongkar indikasi kerugian negara maupun potensi penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Bimtek ini,” tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan Bimtek yang sejatinya ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparat maupun tenaga pendidik di Kabupaten Bantaeng tersebut dinilai sarat masalah. Dari penelusuran awal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan sejumlah pertanggungjawaban kegiatan yang ditengarai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ahmad Zulkarnain menekankan bahwa penanganan masalah ini harus dilakukan secara terbuka tanpa tebang pilih. Langkah cepat Kejaksaan sangat dinantikan masyarakat guna mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti atau pengkondisian antarpihak yang terlibat.
“Kejaksaan harus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Temuan audit BPK bukan sekadar catatan di atas kertas, melainkan bukti awal yang cukup untuk memproses dugaan penyimpangan hingga tuntas,” pungkasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Hj. Sri Wahyuni Gani atas nama Plt kepala dinas pendidikan, berdalih bahwa penunjukan LFMPD telah melalui proses koordinasi dan pendampingan unit layanan pengadaan, serta pengusulan komponen harga di SIPD diklaim telah difasilitasi oleh bidang aset, meski mengakui pihaknya tidak mendapatkan informasi bahwa komponen tersebut tidak masuk dalam Perbup SHS. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
