MAKASSAR — Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan institusi pendidikan kedinasan terus memantik reaksi public. Kali ini, proyek rehabilitasi fasilitas penunjang pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (Poltekpel) Barombong menjadi sorotan tajam setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA secara terbuka melayangkan tantangan keras kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, untuk segera membidik dan mengusut tuntas proyek tersebut.
Desakan ini bermula dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya masalah serius pada pengerjaan proyek Rehabilitasi Gedung Layanan Kesehatan Peserta Diklat Poltekpel Barombong tahun anggaran 2025. Berdasarkan dokumen resmi, proyek dengan nilai pagu fantastis mencapai Rp1.011.409.070,00 ini diikat melalui Kontrak Nomor PL.107/23/12/POLTEKPEL.B/2025 tertanggal 23 Juli 2025, yang kemudian mengalami perubahan melalui Adendum I Kontrak Nomor BA.CCO/PL.107/53/4/POLTEKPEL.B/2025 pada 25 September 2025.
Berdasarkan hasil pemantauan serta dokumen audit BPK, ditemukan indikasi kuat terjadinya kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut. Persoalan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai lemahnya fungsi pengawasan internal dan eksternal. Publik menyoroti mengapa selisih perhitungan volume antara progres fisik di lapangan dan realisasi pencairan dana bisa lolos dari verifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, hingga Tim Pengawas Lapangan. Indikasi pencairan dana yang tidak sebanding dengan realisasi fisik di lapangan ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara
Selain masalah kelebihan pembayaran, aspek teknis pengerjaan gedung layanan kesehatan ini juga tak luput dari sorotan kritis. Standar mutu material bangunan serta uji fungsi (commissioning test) terhadap instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) dipertanyakan. Mengingat fasilitas tersebut diperuntukkan bagi layanan kesehatan peserta diklat, pemenuhan standar keselamatan dan spesifikasi teknis menjadi hal yang mutlak dan tidak boleh dikompromikan sebelum bangunan diserahterimakan secara resmi.
Menanggapi indikasi kerugian negara yang terpampang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut, LSM LIRA mendesak agar APH tidak tinggal diam. Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Rabu (11/11/2026) menegaskan bahwa temuan audit lembaga negara merupakan pintu masuk yang sangat kuat bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan pro-justitia. Penegasan ini sejalan dengan desakan dari berbagai elemen pemerhati antikorupsi di Sulsel, seperti Direktur Celebes Corruption Watch (CCW) Masryadi, yang sebelumnya juga meminta agar kegiatan tersebut diaudit dan diselidiki secara total demi menyelamatkan uang negara.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang telah dilayangkan kepada Direktur Poltekpel Barombong guna mendapatkan ruang klarifikasi yang berimbang (cover both sides) namun hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
