MAKASSAR — Benteng pertahanan akademik dan pilar layanan kesehatan tertinggi di kawasan timur Indonesia kini tengah diguncang sorotan public. Temuan investigatif berbasis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia membongkar sebuah fakta mencengangkan: pengelolaan pendapatan dari Kerja Sama Pendidikan Program Profesi Dokter (PPD) dan Program Profesi Dokter Spesialis (PPDS) antara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas) diselimuti celah hukum administratif yang masif, sistematis, dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan dokumen audit resmi tahun 2025, kerja sama strategis yang seharusnya menjadi instrumen utama pencetakan tenaga medis andal bangsa ini justru ternoda oleh lemahnya tata kelola dan harmonisasi aturan. Akar persoalan bermula dari beroperasinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit—yang melibatkan RSWS, Unhas, dan RS Unhas—efektif sejak 13 Januari 2025. Namun, investigasi BPK menemukan adanya cacat hukum fundamental yang dibiarkan menganga: dokumen kontrak tersebut justru masih merujuk pada SK Rektor Unhas Nomor 00896/UN4.1.2/KEP/2023.
Cacat hukum ini kian fatal ketika dihadapkan pada dua temuan krusial hasil audit. Pertama, Masa Berlaku Kedaluwarsa: SK Rektor tersebut terbukti telah kedaluwarsa secara hukum sejak 31 Desember 2023 dan tidak pernah diperbarui melalui payung hukum yang sah. Kedua, Standar Ganda dan Konflik Tarif: Secara kontradiktif, manajemen RSWS sebenarnya telah menerbitkan regulasi tarif baru melalui SK Direktur Utama RSWS Nomor HK.02.03/D.XIX/19903/2024 yang berlaku efektif sejak 1 November 2024. Ironisnya, disparitas tarif yang sangat signifikan ini tidak pernah diakomodasi maupun di-adendum ke dalam naskah PKS Tripartit yang baru, menciptakan zona abu-abu birokrasi yang sarat kepentingan.
Akibat pembiaran terhadap penggunaan tarif kedaluwarsa dan buruknya koordinasi lintas institusi tersebut, BPK mencatat kerugian nyata berupa selisih serta potensi kehilangan pendapatan negara yang fantastis sepanjang tahun 2025, yakni mencapai Rp2.764.195.000. Angka hampir Rp2,8 miliar ini tentu bukan sekadar catatan di atas kertas. Dalam ekosistem pendidikan kesehatan, besaran dana tersebut seharusnya dapat direalisasikan untuk membenahi fasilitas laboratorium, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik klinis, hingga mendongkrak mutu pelayanan publik bagi masyarakat marjinal yang bergantung pada rumah sakit rujukan nasional tersebut.
Menanggapi dugaan skandal keuangan berkedok kelalaian administratif ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Rabu (11/11/2026) melontarkan kritik keras dan ultimatum kepada aparat penegak hukum (APH). Dalam pernyataannya kepada media ini, ia mendesak agar Kejaksaan maupun Kepolisian tidak menutup mata dan segera turun tangan. “Temuan ini harus menjadi pintu masuk penegak hukum untuk melakukan penyelidikan pro-justitia atas indikasi kehilangan pendapatan negara sebesar Rp2,7 miliar lebih pada tahun 2025,” tegas Masryadi.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait temuan LHP BPK tersebut. Publik kini menanti langkah tegas dan keberanian APH untuk membongkar tuntas aliran dana dan pertanggungjawaban hukum di balik carut-marut kerja sama institusi kedokteran bergengsi di Sulawesi Selatan ini. (Liputan Khusus: Tim Investigasi Redaksi Celebesnews)
