POLEWALI MANDAR — Sektor kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, diguncang temuan mencengangkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia membongkar praktik tata kelola keuangan yang amburadul berupa kesalahan penganggaran atau “anggaran salah kamar” dengan nilai fantastis mencapai Rp34.447.362.050,00.
Alih-alih diposisikan pada pos yang transparan dan akuntabel, anggaran Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru dicampuradukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Temuan ini memicu polemik, mengingat realisasi anggaran pada pos keliru tersebut tercatat menyedot angka masif hingga Rp30.901.649.827,00—yang notabene menyangkut hajat hidup dan hak finansial tenaga kesehatan (nakes) di akar rumput.
Kekeliruan administratif ini dinilai bukan sekadar salah catat, melainkan bentuk pembangkangan telak terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi JKN memiliki karakteristik berkala dari pihak ketiga dan secara hukum mutlak bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Pelayanan Kesehatan.
Lebih jauh lagi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 telah secara tegas mewajibkan pendapatan tersebut dianggarkan pada kode rekening tersendiri, yakni Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mengapa aturan sejelas itu bisa “diabaikan” oleh perencana anggaran daerah?
Dampak dari karut-marut keuangan ini jauh lebih berbahaya dari sekadar laporan yang tidak sinkron. Dana kapitasi JKN diikat oleh aturan ketat: minimal 60 persen untuk Jasa Pelayanan (Jaspen) nakes dan maksimal 40 persen untuk operasional.
Pencampuran pos ke dalam rekening retribusi berpotensi mengaburkan transparansi penyaluran hak-hak keringat tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, peleburan pos ini menyulitkan rekonsiliasi kas riil di FKTP dengan Kas Daerah, yang dikhawatirkan memicu munculnya dana mengendap (idle cash) yang tidak terpetakan secara transparan dalam laporan SILPA BLUD. Apakah ada kesengajaan di balik celah birokrasi ini?
Merespons karut-marut tata kelola keuangan negara tersebut, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, melontarkan desakan keras kepada aparat penegak hukum. Ia meminta Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat untuk segera turun tangan dan menjadikan temuan LHP BPK ini sebagai pintu masuk penyelidikan mendalam.
“Temuan ini tidak boleh dianggap angin lalu sebagai kesalahan administrasi biasa. APH harus memberikan atensi khusus dan menyelidiki potensi penyimpangan anggaran negara yang menyangkut hak-hak nakes,” tegas Masryadi pada, Selasa (10/11/2026).
Ironisnya, di tengah desakan tuntutan pertanggungjawaban publik ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman yang coba dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat resmi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan. Sikap tutup mulut ini kian menguatkan kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran kesehatan di Bumi Tamma Alwan. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
