FOTO: Ilustrasi
MAKASSAR — Lembaga swadaya masyarakat Celebes Corruption Watch (CCW) menyoroti dugaan duplikasi atau dobel anggaran dalam sistem informasi pengadaan publik untuk kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan. Temuan ini memicu tanda tanya besar karena melibatkan dua paket belanja dengan jumlah pekerja yang persis sama, namun memiliki dua kode RUP dan pagu anggaran terpisah yang fantastis.
Berdasarkan data penelusuran pada sistem pengadaan public atau SIRUP, rincian kedua paket tersebut mencakup Paket Pertama (Kode RUP 62416932): Pagu anggaran sebesar Rp 3.935.135.320,- untuk volume pekerjaan 164 Orang dan Paket Kedua (Kode RUP 63820751): Pagu anggaran sebesar Rp 3.940.767.585,- untuk volume pekerjaan 164 Orang.
Secara total, alokasi anggaran kumulatif untuk kedua paket jasa kebersihan ini menembus Rp 7.875.902.905 pada tahun 2026.
“Ada apa dengan anggaran jasa tenaga kebersihan di Kecamatan Bontoala dianggarkan dalam dua kali paket kegiatan, dengan volume yang sama, diduga terindikasi ada duplikasi atau dobel mata anggaran kegiatan. Coba lihat di data SiRUP volumenya sama dan nilai pagunya juga hampir sama,”ungkap Direktur CCW, Masryadi kepada Celebesnews, Jumat (18/9/2026).
CCW mengkritik keras dugaan dobel anggaran tersebut. Lembaga swadaya masyarakat ini menilai nominal hampir Rp7,8 miliar tersebut sangat tidak wajar, terutama jika dibandingkan dengan beban kerja operasional serta wilayah administratif Kecamatan Bontoala. Bahkan, CCW menengarai adanya indikasi besaran anggaran kebersihan di tingkat kecamatan ini patut dipertanyakan kewajarannya.
Direktur CCW mendesak pihak Pemerintah Kota Makassar, khususnya Inspektorat dan instansi pengawasan terkait, untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Publik dinilai berhak mendapatkan transparansi terkait rincian alokasi dana tersebut—mulai dari jumlah personel Satgas Kebersihan yang dilibatkan, besaran honorarium bulanan, hingga pengadaan sarana dan prasarana penunjang. Tanpa adanya rincian teknis yang jelas dan terbuka, potensi penyimpangan anggaran akan terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.
CCW berharap pihak Pemerintah Kecamatan Bontoala memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi. Pengawasan ketat terhadap APBD Kota Makassar tahun 2026 dipandang sangat krusial agar alokasi keuangan daerah benar-benar tepat sasaran, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, bukan sekadar pemborosan anggaran semata.
Terpisah, Camat Bontoala yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Ichal__Redaksi Celebesnews )
