FOTO: ILustrasi
BULUKUMBA – Bupati Bulukumba diminta tidak tinggal diam dan bersikap tegas menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja. BPK menemukan adanya anggaran Belanja Rujukan Pasien sebesar Rp177.641.400,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada tahun 2024.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba. Ketidaklengkapan dokumen ini dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencerminkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan rumah sakit milik pemkab tersebut.
Pengamat kebijakan public, Ikhsan kepada Celebesnews, Jumat (18/9/2026) mendesak Bupati Bulukumba agar segera mengambil tindakan nyata, bukan membiarkan temuan tersebut.
Bupati diminta memanggil segera Direktur RSUD beserta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mengevaluasi kinerja dan menagih sisa pengembalian atau kelengkapan berkas secara transparan.
“Kami harapkan bupati memberi atensi dengan temuan ini. Segera panggil Direktur rumah sakit dan pejabat pembuat komitmen dan turunkan Inspektorat melakukan audit mendalam,”tandasnya.
Sementara itu, audit BPK 2024 hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Rujukan Pasien pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja menunjukkan terdapat pengeluaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak didukung dengan bukti belanja yang lengkap.
Realisasi Belanja Jasa Rujukan Pasien pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja sebesar Rp432.952.600,00, antara lain untuk belanja BBM sebesar Rp177.641.400,00
Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Jasa Rujukan Rp177.641.400,00 Tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Terpisah, Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi higga berita ini diturun tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
