FOTO: Ilustrasi
MAKASSAR — Ada yang unik dari dinamika perencanaan anggaran di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Program penanganan kebersihan yang mestinya bikin wilayah makin bening, justru bikin warganet dan public garuk-garuk kepala. Pasalnya, data yang terpampang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun 2026 dan pernyataan sang Camat terkesan bak ‘beda frekuensi’.
Di satu sisi, publik yang memantau portal SiRUP LKPP 2026 menemukan alokasi anggaran pengelolaan kebersihan angkanya sangat fantastis. Namun, saat dikonfirmasi mengenai perincian dan realisasi lapangan, Pak Camat justru memberikan penjelasan berbeda dengan data SiRUP tersebut.
Ketidakcocokan antara data publik digital pada SiRUP dan klarifikasi Camat Tallo memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari pengamat keuangan dan kebijakan public, Ikhsan kepada Celebesnews, Jumat (18/9/2026) menegaskan Perbedaan keterangan angka yang signifikan dari data SiRUP dan pak camat dinilai mencerminkan kelemahan dalam tata kelola transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran daerah.
Berdasarkan penelusuran pada portal SiRUP, alokasi anggaran belanja jasa kebersihan untuk wilayah Kecamatan Tallo tercatat dalam dua paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp12,6 miliar. Anggaran fantastis ini memicu pertanyaan besar dari public.
Menanggapi sorotan publik, pihak Pemerintah Kecamatan Tallo menyampaikan klarifikasi bahwa nilai fantastis dalam portal digital SiRUP merupakan data kasar pada tahap awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Camat Tallo menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang sebenarnya telah disesuaikan dan berada di angka sekitar Rp7,1 miliar.
Namun, perbedaan antara angka yang diumumkan secara terbuka di portal pemerintah dengan penyataan pak camat justru mengundang kritik dari para pengamat.
Ikhsan menegaskan portal SiRUP diciptakan sebagai instrumen transparansi. Jika data yang diunggah masih berupa “data mentah” atau salah input, hal tersebut merusak fungsi kontrol publik.
“Nahhh… perlu diketahui Bersama klarifikasi oleh Camat Tallo tidak bisa serta-merta menggantikan validitas data digital resmi negara sebelum data di SiRUP diperbarui secara resmi. Ini yang harus dipahami dan dimengerti oleh aparatur pengelola anggaran negara,”tandanya.
Oleh karena itu, jika terjadi ketimpangan angka yang begitu jauh antara rencana digital dan realisasi, aparat penegak hukum (APH) maupun inspektorat daerah perlu melakukan kroscek untuk memastikan tidak ada celah manipulasi anggaran.
Ikhsan mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kecamatan Tallo untuk segera memutakhirkan (update) data pada platform publik agar tidak memicu prasangka buruk dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Nahhh…, terpisah Camat Tallo, Andi Husni, S.STP., M.Si menjelaskan terkait pemecahan paket pengadaan yang tercantum dalam SiRUP LKPP tahun 2026 merupakan data pada tahap awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mana pada saat itu terjadi kekeliruan dalam perhitungan kuantitas/kebutuhan pegawai penyedia jasa lainnya orang perorangan setelah dialkukan evaluasi dan pembaharuan data kualitas yang benar alokasi anggaran yang valid dan diperbaharui pada SiRUP adalah sebesar Rp7.105.890.000
Sementara itu, untuk kewajaran nilai anggaran disusun secara rasional berdasarkan kebutuhan operasional wilayah, volume pekerjaan, jangka Waktu dan standar tarif/upah tenaga kerja.
Untuk diketahui jumlah petugas kebersihan sebanyak 25 orang, jasa tenaga kebersihan (Satgas Drainase Kecamatan) sebanyak 31 orang, jasa tenaga kebersihan (pengawas kebersihan) sebanyak 20 orang, jasa tenaga kebersihan (Driver Fukuda, karnet, pemotong rumput dan penyapu) sebanyak 173 orang serta biaya operasional lain-lain 1 paket. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)
