MAKASSAR — Praktik penarikan biaya seragam sekolah yang tidak wajar hingga mencapai jutaan rupiah di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Makassar, kini terbongkar ke publik. Kasus ini dinilai sangat mencoreng citra dunia pendidikan dan merugikan orang tua murid, sehingga mendorong elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi untuk meminta aparat penegak hukum segera turun tangan.
Berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah orang tua murid, salah satu sekolah tersebut diduga memaksa wali murid membeli paket seragam lengkap dengan harga yang jauh di atas harga pasaran. Satu paket seragam yang terdiri dari beberapa seragam harian hingga atribut pendukung lainnya dipatok dengan harga mencapai Rp1,9 juta per siswa.
Padahal, jika dibeli secara mandiri di toko perlengkapan sekolah dengan kualitas setara, total biaya keseluruhan hanya berkisar ratusan ribu rupiah.
“Kami diminta membayar seragam tersebut. Dikatakan pembelian seragam harus lewat pihak sekolah, tidak boleh beli sendiri di luar. Jika tidak membayar,” ungkap salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (11/7/2026).
Praktik ini terindikasi melanggar aturan Kementerian Pendidikan yang melarang sekolah mewajibkan pembelian seragam atau atribut melalui penyedia tertentu dengan harga yang tidak wajar.
Koalisi Aktivis Pendidikan Sulawesi Selatan menilai praktik ini adalah bentuk eksploitasi terhadap orang tua murid dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Pihaknya secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera menyelidiki dugaan praktik “mafia seragam” ini.
Ketua umum Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi Koalisi Aktivis Pendidikan Sulawesi Selatan menilai praktik ini adalah bentuk eksploitasi terhadap orang tua murid dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Pihaknya secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera menyelidiki dugaan praktik “mafia seragam” ini.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi pendidikan, tapi sudah berbau dugaan korupsi dan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Kami meminta kejaksaan segera menyisir siapa saja pihak yang terlibat, mulai dari pihak sekolah hingga oknum yang bekerjasama dengan penyedia seragam tersebut,” tegas Masryadi.
Ia menambahkan, praktik semacam ini sangat mencoreng wajah pendidikan di Makassar yang seharusnya mengutamakan pelayanan adil dan terjangkau bagi semua kalangan. “Jangan sampai sekolah menjadi ladang mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu di tengah beban ekonomi masyarakat yang masih berat,” tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak sekolah terkait belum bersedia memberikan keterangan resmi. Surat permintaan konfirmasi dari Redaksi Celebesnews juga tak mendapatkan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Sofyan )
