PANGKEP – Gelombang protes masyarakat Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kembali membuka tabir persoalan yang selama bertahun-tahun disebut-sebut menjadi keluhan warga sekitar kawasan tambang.
Mulai dari dugaan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, kerusakan infrastruktur jalan, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat, kini menjadi sorotan publik secara lebih luas.
Investigasi lapangan dan berbagai laporan yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan warga terhadap aktivitas perusahaan tambang kapur di kawsan tersebut yang beroperasi di wilayah tersebut. Warga menilai perusahaan memperoleh keuntungan besar dari sumber daya alam daerah, namun kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dinilai tidak sebanding.
Sopir Lokal Diberhentikan, Warga Pertanyakan Komitmen Perusahaan
Puncak kemarahan warga terjadi setelah sejumlah sopir lokal yang selama ini bekerja dalam rantai operasional perusahaan dilaporkan tidak lagi digunakan dan digantikan tenaga kerja dari luar daerah. Kebijakan tersebut memicu aksi protes spontan warga yang menghentikan armada perusahaan dan meminta penjelasan langsung dari pihak manajemen.
Menurut warga yang minta namanya tak di mediakan kepada Celebesnews pada, Rabu (3/6/2026) mengungkapkan alasan yang disampaikan perusahaan dianggap tidak masuk akal dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat setempat. Mereka mempertanyakan mengapa tenaga kerja yang telah memahami kondisi lapangan justru digeser, sementara peluang kerja bagi warga sekitar semakin menyempit.
Sejumlah tokoh masyarakat menyebut persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, melainkan menyangkut rasa keadilan sosial. Warga merasa selama ini merekalah yang pertama merasakan dampak aktivitas pertambangan, tetapi ketika kesempatan ekonomi muncul, justru pihak luar yang lebih banyak menikmati manfaatnya.
Dugaan Dampak Lingkungan Kembali Mencuat
Persoalan ketenagakerjaan bukan satu-satunya isu yang mencuat. Sejumlah laporan sebelumnya pernah mengaitkan aktivitas pertambangan di sekitar Tabo-Tabo dengan gangguan terhadap sumber air masyarakat. Bahkan pernah muncul dugaan bahwa aktivitas penggalian menyebabkan perubahan aliran air hingga berdampak pada sumber air baku yang digunakan warga.
Meski hubungan sebab akibat secara ilmiah memerlukan kajian lebih lanjut, laporan tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan bukanlah isu baru. Warga menginginkan adanya audit dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Jalan Rusak, Keluhan Lama yang Tak Kunjung Selesai
Masalah lain yang terus berulang adalah kondisi jalan yang rusak akibat lalu lintas kendaraan bertonase besar.
Keluhan mengenai kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan tambang telah muncul sejak bertahun-tahun lalu. Warga menilai perusahaan sering kali melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah, sementara masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung risiko setiap hari.
Kerusakan infrastruktur tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Karena itu, warga menuntut adanya tanggung jawab nyata dari perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan aktivitas operasional mereka.
Transparansi Perusahaan Dipertanyakan
Di tengah meningkatnya tekanan publik, sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan perekrutan tenaga kerja maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Kurangnya keterbukaan tersebut justru memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap berbagai keputusan yang diambil manajemen.
Pengamat menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah pedesaan seharusnya membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Ketika komunikasi tertutup dan keluhan warga tidak ditanggapi secara memadai, potensi konflik sosial akan semakin besar.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
Melihat eskalasi persoalan yang terus berkembang, berbagai pihak mendesak pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, serta lembaga pengawasan pertambangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional perusahaan.
Masyarakat meminta agar seluruh aspek, mulai dari perizinan, pengelolaan lingkungan, kewajiban sosial perusahaan, hingga kebijakan ketenagakerjaan diperiksa secara transparan dan independen. Jika ditemukan pelanggaran, warga menuntut adanya tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Bukan hanya mengambil hasil bumi daerah ini, tetapi juga harus menghormati hak masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas tambang,” demikian tuntutan yang terus bergema di tengah warga Tabo-Tabo. (rilis)
