MAKASSAR — Ketidakjelasan soal penggunaan anggaran untuk pengadaan tenaga administrasi di lingkungan Kecamatan Mamajang menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat. Yang jadi sorotan public ketika diminta memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci, Camat Mamajang justru memilih bungkam dan tidak mau berkomentar apa pun. Sikap diam yang dianggap tidak bertanggung jawab ini kemudian memicu desakan keras dari kalangan aktivis, yang langsung menyentuh tanggung jawab Walikota agar tidak berpura-pura tidak tahu dan segera menindaklanjuti persoalan ini.
Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tenaga administrasi merupakan bagian dari dana daerah yang berasal dari uang rakyat. Dana ini seharusnya digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan—baik dari segi proses perekrutan, besaran biaya yang dikeluarkan, tugas dan tanggung jawab yang diemban, hingga hasil kerja yang dihasilkan. Penggunaannya yang jelas dan benar menjadi kunci agar pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan memuaskan kebutuhan warga.
Namun, hingga saat ini, berbagai pertanyaan dasar mengenai pengelolaan dana tersebut belum mendapatkan jawaban dari Camat Mamajang. Mulai dari berapa jumlah tenaga yang diangkat, berapa total biaya yang dibelanjakan, apakah proses pengadaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hingga apa saja kontribusi kerja yang telah diberikan oleh tenaga tersebut—semua hal itu tidak ada kejelasannya. Bahkan surat permintaan konfirmasi media ini juga tak mendapatkan tanggapan serta jawaban.
“Sikap diam dan bungkam ini bukanlah solusi, apalagi untuk seseorang yang memegang jabatan publik. Kalau memang yang dilakukan sudah benar, kenapa takut untuk menjelaskan? Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, seharusnya data dan keterangan bisa diberikan dengan mudah kepada siapa saja yang membutuhkan. Kalau sampai memilih diam, itu justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang disembunyikan, diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana tersebut,” ujar aktivis antikorupsi, Yoka kepada Celebesnews pada, Selasa (5/5/2026) di Makassar.
Ia menambahkan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kota, Walikota memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab penuh untuk mengawasi kinerja seluruh jajaran di bawahnya, termasuk para camat. Oleh karena itu, pihaknya secara tegas meminta Walikota untuk tidak menutup mata, tidak bersikap masa bodoh, dan segera mengambil langkah nyata.
“Kami secara khusus menyentuh hati dan tanggung jawab Bapak Walikota. Jangan sampai karena sikap diam salah satu bawahannya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota secara keseluruhan menjadi rusak. Jangan tutup mata terhadap hal ini. Segera lakukan pemeriksaan yang mendalam, minta pertanggungjawaban yang jelas, dan ambil tindakan tegas jika memang ditemukan penyimpangan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya,” tegas Yoka.
Menurutnya, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan sangat penting, karena di sinilah letak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Apabila pengelolaan dana saja tidak jelas, bagaimana mungkin pelayanan yang baik dapat diharapkan?
Sementara itu, Camat Mamajang yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Ical )
