MAKASSAR — Anggaran pemeliharaan gedung di Rutan Kelas I Makassar memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Bukti yang terhimpun menunjukkan adanya dugaan kuat anggaran ganda pada pos belanja pemeliharaan, di mana beberapa paket pekerjaan pemeliharaan tercatat memiliki kode mata anggaran. Ini bukan sekadar ketidakrapihan administrasi, melainkan indikasi awal praktik curang yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Direktur lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi menyoroti ketidakwajaran tersebut. “Ini sangat mencurigakan. Bagaimana mungkin beberapa kegiatan pemeliharaan memiliki kode mata anggaran yang sama,”tegasnya kepada Celebesnews, Senin (5/10/2026).
Kini, sorotan tertuju kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham RI. Secara tegas, public mendesak pimpinan pusat untuk segera turunkan tim audit khusus. Jangan biarkan hal ini dibiarkan berlarut-larut diabaikan di tingkat lokal. Ditjen Pas wajib memeriksa secara menyeluruh dokumen perencanaan, kontrak kerja, bukti pembayaran, hingga verifikasi fisik di lapangan untuk memastikan apakah ada potensi kerugian keuangan negara yang nyata akibat dugaan anggaran ganda tersebut.
Lebih tajam lagi, desakan ini bukan sekadar minta penjelasan prosedural. Publik ingin melihat pertanggungjawaban langsung dari pihak pimpinan Rutan Kelas I Makassar yang selama ini memegang kendali atas pengelolaan anggaran. Jika terbukti ada rekayasa anggaran, maka bukan hanya uang yang harus dikembalikan, tetapi pihak-pihak yang terlibat harus segera diserahkan ke penegak hukum untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Tidak ada kompromi dalam urusan uang negara.
Masyarakat menaruh harapan besar agar Ditjen Pas tidak sekadar melakukan “kunjungan sopan”, melainkan benar-benar memeriksa dengan tajam dan tuntas. Transparansi dan keberanian menindak adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan publik. Rutan bukan tempat untuk mengeruk keuntungan pribadi, dan anggaran negara bukan dana yang boleh dimainkan seenaknya dengan alasan yang tak masuk akal. Saatnya kebenaran terungkap.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola anggaran maupun pimpinan Rutan Kelas 1 Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab munculnya kesamaan kode mata anggaran pada dua paket pemeliharaan gedung kantor di portal SiRUP LKPP 2026 tersebut. Upaya konfirmasi serta klarifikasi dari Media Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tak mendapatkan tanggapan serta jawawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
