FOTO : Ilustrasi
MAKASSAR — Kesenjangan mencolok antara besarnya anggaran dan rendahnya upah tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Makassar memicu desakan keras dari masyarakat luas. Public meminta walikota segera melakukan audit total untuk mengungkap dana yang seharusnya untuk kesejahteraan pekerja tenaga kebersihan ini mengalir.
Tercatat dalam dokumen anggaran tahun 2026, belanja jasa tenaga kebersihan Dinas Pariwisata untuk kawasan anjungan pantai Losari mencapai Rp1,2 Miliar lebih. Namun ironisnya, para petugas yang bekerja setiap hari justru menerima upah hanya Rp2,6 juta per bulan.
Angka itu sangat jauh dari ketentuan resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2026. Banyak petugas tenaga kebersihan yang diduga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, padahal tugas mereka sangat berat dan menentukan citra pariwisata kota ini.
Publik Minta Tidak Ada Tutup Mulut
Kritikan dan tuntutan transparan mengalir deras. Public menyayangkan jika anggaran yang bersumber dari uang rakyat justru tidak sampai ke tangan pihak yang paling berhak menerimanya sesuai ketentuan.
“Kalau dananya besar tapi pekerjanya dibayar murah, patut dipertanyakan. Kami minta Pak Walikota jangan diam saja, segera turunkan tim audit,” tegas Mulyadi, warga Makassar kepada Celebesnews, Kamis (23/7/2026).
Kepala Dinas Pariwisata Makassar Drs. A. Hendra Hakamuddin yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi menyebut anggaran pengadaan jasa tenaga kebersihan yang tercantum dalam dokumen APBD senilai Rp 1.279.386.400,00 merupakan alokasi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan organisasi meliputi 40 orang dengan biaya jasa Rp2.663.305 per orang/ per bulan.
“Dinas Pariwisata terbuka terhadapa permintaan informasi public sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public,”tutupnya. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
