MAKASSAR — Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan tajam. Kali ini terungkap bahwa sebidang lahan milik pemprov yang berada di kawasan CPI (Central Point Indonesia) Makassar, diduga telah dikuasai dan dimanfaatkan secara bebas oleh pengelola Hotel Rinra untuk dijadikan tempat parkir kendaraan tamu dan pengunjung hotel, tanpa adanya perjanjian sewa resmi dan tanpa menyetorkan pendapatan apapun ke kas daerah.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik pemanfaatan komersial ini diduga sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir dan diketahui namun diduga dibiarkan begitu saja oleh Kepala Bidang Aset serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercatat sebagai pemilik barang tersebut. Seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab menjaga kekayaan milik asset Pemprov Sulsel tersebut.
Berdasarkan penelusuran, lahan tersebut secara administrasi tetap tercatat sebagai aset tetap milik Pemprov Sulsel berada dibawah nauangan Dinas Koperasi. Namun dalam kenyataannya, seluruh akses dan pengelolaannya telah dikuasai sepenuhnya untuk mendukung operasional hotel yang berdiri di kawasan tersebut. Tidak ditemukan bukti adanya perjanjian pemanfaatan, penetapan nilai sewa, maupun laporan penyetoran keuangan yang sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah dalam beberapa bulan belakangan.
Ketua umum Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi menilai kejadian ini merupakan bentuk kelalaian serius dan kerugian yang nyata bagi keuangan daerah.
“Ini bukan kebetulan. Mustahil aset seluas itu di kawasan strategis seperti CPI bisa beralih fungsi menjadi lahan parkir usaha tanpa sepengetahuan pengelola aset dan OPD pemiliknya. Kalau tahu tapi diam saja, itu sama saja ‘tutup mata’ dan membiarkan kekayaan aset daerah dipakai cuma-cuma untuk keuntungan pribadi pihak tertentu,” tegas Masryadi kepada Celebesnews pada, Senin (6/7/2026).
Sesuai peraturan yang berlaku, setiap pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan komersial wajib melalui proses yang transparan, dibuatkan perjanjian tertulis, dan seluruh hasilnya harus masuk ke kas daerah. Jika dibiarkan, pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif, diminta mengganti kerugian, hingga diproses secara pidana jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang.
Oleh karena itu, merespons masalah ini, CCW secara tegas mendesak Gubernur Sulawesi Selatan segera mengambil langkah tegas. Gubernur diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabid Aset dan jajarannya, memeriksa peran OPD pemilik barang, menghentikan pemanfaatan tanpa hak, serta menghitung dan memulihkan seluruh potensi kerugian daerah yang timbul.
“Evaluasi ini harus tuntas, jangan hanya selesai dengan pernyataan biasa. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, pejabat yang bersalah harus dipertanggungjawabkan. Ini agar menjadi peringatan keras: aset daerah bukan milik perorangan, melainkan milik seluruh warga Sulawesi,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabid Aset Pemprov Sulsel tak memberikan tanggapan resmi terkait masalah yang terungkap di kawasan strategis pusat kota Makassar ini.
Demikian pula General Manager Hotel Rindra di Kawasan CPI Makassar tersebut yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tak memberikan tanggapan serta jawaban hingga berita diturunkan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si menjelaskan bahwa akan tetap menagihkan pemakaian aset milik daerah tersebut kepada pengusaha hotel di Kawasan CPI ini. “Sekarang ini kami sedang menghitung berapa biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak hotel tersebut dalam beberapa bulan pemakaian asset Pemprov tanpa sewa. Pasti akan kami tagih dan hitung semuanya,”ungkapnya singkat. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
