BANTAENG — Sorotan terhadap pengelolaan anggaran pengadaan jasa tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng kian meluas. Kini kalangan aktivis secara tegas “menyentil” dan meminta Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk segera turun tangan, menelusuri, dan menelisik secara mendalam aliran dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah itu.
Isu ini sudah lama menjadi perbincangan hangat warga. Setiap tahun, Dinas Pariwisata Bantaeng mengajukan dan mendapatkan alokasi anggaran khusus pemeliharaan kebersihan untuk beberapa lokasi wisata andalan, taman publik, serta fasilitas penunjang pariwisata. Nilainya tercatat cukup besar, bahkan dinilai sangat memadai untuk membiayai puluhan tenaga kebersihan, peralatan lengkap, serta operasional rutin sepanjang tahun. Secara administrasi, anggaran tersebut tercatat sudah digunakan sepenuhnya dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Namun faktanya realisasi belanja jasa tenaga kebesihan tersebut disorot oleh public lantaran kepala dinas pariwisata tak bisa menjelaskan spesifikasi pengadaan tersebut pada tahun anggaran 2026 ini.
Aktivis: Ada Kejanggalan, Kejaksaan Wajib Telisik
Koalisi Aktivis anti korupsi Sulawesi Selatan, Muyadi SH kepada Celebesnews pada, Rabu (13/5/2026) menilai, kondisi ini sangat janggal dan mengandung banyak tanya. Menurutnya, tidak mungkin anggaran ratusan juta dikeluarkan setiap tahun, tapi spesifikasinya tak jelas. Dugaan kuat mengarah pada ketidakberesan pengelolaan, mulai dari spesifikasi pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang patut dipertanyakan.
“Ini uang rakyat. Karena itu, kami colek dan minta Kejaksaan segera masuk, telisik belanja anggaran jasa tenaga kebersihan pada Dinas Pariwisata Bantaeng,” tegasnya.
Aktivis anti korupsi satu ini menyoroti dokumen pengadaan yang diduga serba tertutup, tidak ada rincian jelas siapa penyedia jasanya, berapa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, berapa gajinya, serta bagaimana mekanisme pengawasan kinerjanya. Semua ini menjadi celah besar yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
“Kami minta Kejaksaan jangan diam saja. Sebagai pengawal keuangan negara, tugas Bapak-bapak di kejaksaan adalah memastikan uang negara dipakai benar. Jangan tunggu ada laporan hilang uang baru bergerak. Kalau sudah ada indikasi ketidaksesuaian anggaran dan hasil, harus segera ditindak,” tambahnya.
Publik Dukung, Berharap Kejaksaan Berani Bertindak
Langkah para aktivis ini disambut dukungan luas masyarakat. Warga berharap Kejaksaan Negeri Bantaeng merespons cepat permintaan ini, tidak pandang bulu, dan berani membongkar kebenaran. Pasalnya, hingga kini Dinas Pariwisata belum memberikan penjelasan memuaskan terkait sorotan ini.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan memilih bungkam dan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Sofyan )
