TAKALAR — Buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 mulai memantik reaksi keras sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi. Mereka menyuarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulsel mengusut dan membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang jadi temuan tersebut pada tahun 2024.
“Kami mendukung Langkah Kejati dan Polda Sulsel mengusut sejumlah kegiatan pada Dinas Kesehatan Takalar tersebut dan mengajukan audit investigatif ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk menemukan dugaan potensi kerugian negara yang lebih besar lagi,” kata aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada Jumat (5/12/2025) di Makassar.
Mulyadi meminta, penyidik Kejati Sulsel maupun Polda menggarap semua pihak-pihak terkait siapa pun yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai rekanan atau kontraktor pelaksana, konsultan pengawas hingga pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran. “Mereka harus diperiksa semua, temuan BPK pada proyek ini menjadi indikasi adanya permasalahan,“ujarnya.
Lebih lanjut Mulyadi meminta agar Kejati dan Polda Sulsel menindaklanjuti hasil audit Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Dinas Kesehatan Takalar Tahun 2024, yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sehingga mengakibatkan dugaan kerugian negara dalam beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2024. “Sangat jelas temuan BPK tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan diduga bermasalah hingga terindikasi terjadinya penyimpangan keuangan negara,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban secara resmi. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
