MAKASSAR — Sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Polda Sulsel menindak lanjuti dugaan potensi kerugian negara dan dugaan menyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut terkait adanya indikasi pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak Poltekbang Makassar.
Ia menekankan pentingnya sanksi tegas bagi pihak yang terlibat guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Menurut Masryadi, pola dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut harus jadi atensi APH. Ada indikasi kuat terjadinya persekongkolan dalam proses pemilihan rekanan atau penyedia jasa.
Lanjutnya, ia mengungakapkan perlunya ada sanksi tegas terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa berupa tindakan pidana yang diterapkan.
“Kejaksaan dan kepolisian seharusnya tidak hanya menunggu laporan yang masuk, tetapi juga proaktif dalam melakukan penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, mereka harus diberikan sanksi dan ada proses hukum,”ungkap Masryadi kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (17/5/2025).
Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan sejumlah item pengadaan tanpa diumumkan lebih awal melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Tidak hanya itu, temuan BPK juga terdapat kurang setor Poltekbang Makassar sebesar Rp 928.446.262,60 pada tahun 2021 terkait belanja pengadaan barang dan jasa tersebut ke kas negara.
Terpisah Direktur Poltekbang Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan Redaksi Celebesnews )
