LUWU UTARA — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu Utara, Baharuddin Nurdin yang melaporkan harta kekayaan dengan data yang sama pada pelaporan periodik 2023 dan 2024 terus menuai kontraversi dan sorotan dari sejumlah pegiat antikorusi.
Bagi sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi menilai laporan tersebut patut dipertanyakan dan diuji kebenarannya untuk membuktikan apakah laporan harta kekayaan yang disampaikan benar atau tidak.
“Bagi kami berpendapat enggak wajar lah, enggak ngerti juga kenapa laporan harta kekayaan yang bersangkutan data LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2023, kemudian dengan data yang sama digunakan sebagai bahan pelaporan LHKPN tahun 2024,” ujar aktivis antikorupsik Mulyadi SH kepada celebesnews pada, Selasa (27/5/2025).
Oleh karena itu, ia meminta KPK memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi terkait asal usul atau sumber hartanya tersebut. “KPK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan mengkonfirmasi harta yang dilaporkan penyelenggara negara. Kami minta ini menjadi atensi KPK untuk segera memanggil yang bersangkutan,”ungkapnya.
Lanjut dikatakannya, terhadap harta penyelenggara negara KPK yang dinilai tidak wajar kemudian dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan KPK.
Oleh karena itu, Mulyadi meminta KPK menelusuri aliran harta kekayaan Kepala BPKAD Luwu Utara ini yang dinilai tidak wajar tersebut.
“Kami berharap KPK memberi atensi terkait LHKPN dan peningkatan atau kenaikan harta pejabat Pemda Luwu Utara ini agar segera dipanggil,”tuturnya.
Terpisah, Baharuddin Nurdin yang berusa dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini Kembali diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban.
Demikian pula dengan permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak ditanggapi. ( Liputan Redaksi )
