MAKASSAR — Buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Holding Company Kabupaten Gowa memantik reaksi sejumlah lembaga antikorupsi di Sulawesi Selatan. Muncul desakan kejaksaan diminta menggandeng BPK melakukan audit khusus laporan keuangan Holding Company Kabupaten Gowa.
“Kami rasa Kejaksaan perlu mengusut laporan keuangan Holding Company tersebut apakah terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran Perusahaan Daerah atau terdapat persoalan administrasi sehingga jadi temuan BPK,”ungkap Mulyadi SH, salah satu pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (18/7/2024).
Selain itu, kata dia, audit khusus juga perlu dilakukan terhadap penyertaan modal Pemda kepada Perusahaan Daerah Holding Company lantaran BPK menemukan adanya laporan yang belum sesuai kenyataan.
“Kejaksaan ini perlu memanggil beberapa direksi Perusahaan Daerah Holding Company yang lalu untuk memastikan laporan keuangan yang ada saat ini apakah benar-benar sehat, sekaligus untuk menguji temuan BPK adanya Penyertaan Modal dan Laporan Keuangan PD Holding Company Kabupaten Gowa tahun 2022 belum Disajikan Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya,”ungkapnya.
Lanjut dikatakan Mulyadi, BPK harus melakukan audit khusus terhadap Penyertaan Modal dan Laporan Keuangan PD Holding Company Kabupaten Gowa tahun 2022 yang belum Disajikan Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya agar perusahaan perusahaan daerah ini tidak menjadi beban direksi yang baru kedepan.
Terpisah, Dirut PD Holding Company Kabupaten Gowa berusaha dikonifrmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. ( Laporan : tim redaksi )