MAKASSAR — Kejaksaan Negeri Parepare diminta menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kepentingan penyelidikan dalam mengusut anggaran Pekerjaan Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark (DID) pada Dinas PUPR Kota Parepare tahun 2022.
Proyek ini disoroti oleh lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) lantaran tidak selesai tepat waktu sehingga terdapat denda keterlambatan yang perlu diusut untuk nilai sebenarnya.
Ketua Umum CCW, Masryadi kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (13/3/2024) mengatakan audit khusus tersebut diperlukan untuk menentukan berapa jumlah potensi kerugian negara yang sebenarnya akibat terlambatnya penyelesaian proyek ini tahun 2022.
“Audit BPKP ini perlu dilakukan untuk mengusut nilai denda keterlambatan yang sebenarnya sehingga potensi kerugian negara yang terjadi dalam proyek ini bisa dikejar,”tuturnya.
Proses audit khusus dari BPKP meliputi dokumen proyek, saksi dan beberapa alat bukti lainnya. “Kami akan mengawal dan melakukan monitoring proyek ini agar jadi atensi kejaksaan,”ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan dokumen Laporan Bulan ke II periode 20 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022 diketahui bahwa progres fisik sebesar 63,93% dengan item pekerjaan yang telah memenuhi volume kontrak sebesar 53,67%, sehingga terdapat item pekerjaan yang belum selesai sebesar 46.33% atau sebesar Rp3.058.489.558,56 (46,33% x Rp6.601.531.531,53 (nilai kontrak sebelum PPN)).
Dimana Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK pada tanggal 17 Februari 2023 menunjukkan pekerjaan belum selesai 100%. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 088/13/BAKP/PEMB.UKM-MW/DPUPR tanggal 27 Februari 2023.
Dengan demikian terdapat denda keterlambatan minimal terhadap nilai bagian kontrak yang belum selesai sebelum PPN, selama 58 hari terhitung sejak berakhirnya kontrak tanggal 1 Januari s.d. 27 Februari 2023 hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark (DID) dilaksanakan oleh CV FK berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 084/02/PEMB.UKM-MWP/DPUPR tanggal 25 November 2022 sebesar Rp7.327.700.000,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan selama 37 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2022 s.d. 31 Desember 2022. Pekerjaan mengalami
Perubahan sesuai Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 084/06.c/PEMB.UKMMWP/DPUPR tanggal 1 Desember 2022 yang mengubah volume item pekerjaan berdasarkan Berita Acara CCO Nomor 088/06.b/BA.CCO/PEMB.UMK-MWP/DPUPR tanggal 1 Desember 2022.
Addendum II Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 084/15/ADD.II/ PEMB.UKM-MWP/DPUPR tanggal 30 Desember 2022 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan kontrak. Pekerjaan telah dibayar sebesar Rp3.828.723.250,00 (52,25%) berdasarkan SP2D terakhir Nomor 9.20/04.0/465/LS/1.03.0.00.0.00.04.0000/M/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp1.630.413.250,0
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Parepare dikonfirmasi oleh celebesnews terkait temuan BPK ini melalui surat permintaan konfirmasi sejak pekan lalu hingga berita ini kembali diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
