MAKASSAR — Aktivis dan pegiat antikorupsi terus bersuara lantang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan terkait temuan belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Bupati LSM LIRA Kabupaten Selayar, Ahmad Zulkarnaen kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (29/12/2023) menantang Polda Sulsel ‘menggarap’ atau memeriksa pimpinan dan anggota DPRD Selayar terkait adanya temuan lembaga auditor negara tersebut.
Dikatakan Ahmad Zulkarnaen, Polda Sulsel maupun kejaksaan diminta memberi atensi adanya indikasi permasalahan pada belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang tidak dapat diyakini kewajarannya hingga mencapai miliaran rupiah.
“Persoalan ini kami anggap sangat serius dan harus mendapat atensi lembaga penegak hukum. Kami minta temuan BPK ini ditindaklanjuti untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan kerugian negara yang terjadi,” ungkapnya.
Disini lain, kata dia, indikasi adanya potensi perbuatan melawan hukum pada tunjungan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar harus diusut oleh aparat penegak hukum. BPK menemukan, berdasarkan hasil permintaan dokumen dan wawancara BPK diketahui bahwa Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran.
Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Besaran tunjangan perumahan tersebut diperhitungkan berdasarkan pada tersedianya anggaran pada DPA dan tidak ada dasar perhitungan yang dimiliki oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD dalam penentuan besaran tunjangan perumahan yang diberikan.
Akibatnya, kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Selayar mencapai miliaran rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
“Kami pastikan akan terus mengawal persoalan ini, kami minta Polda Sulsel maupun Kejati segera masuk menindaklanjuti temuan tersebut dan segera memerika semua pihak-pihak terkait,”tegasnya.
Terpisah Ketua DPRD Selayar berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews terkait temuan BPK tersebut melalui surat permintaan konfirmasi sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
